Kehadiran Ombudsman Sulbar Bawa Harapan To Kasiasi

  • Bagikan

Oleh: Anriadi Kaizen
(Pemerhati Kebijakan Publik, Mahasiswa PPs Unhas)

Meskipun usia Ombudsman RI terbilang masih muda tetapi manfaat dan peran strategis Ombudsman sangat dirasakan oleh masyarakat kecil hingga hari ini. Manfaat ini tidak bisa dielakkan lagi oleh publik, sebab salah satu jalan untuk meminta bantuan atas penyelewengan kebijakan publik dapat ditempuh melalui Ombudsman. Tak ayal banyak kasus yang mendzalimi rakyat kecil dapat diselesaikan oleh lembaga Ombudsman.

Ombudsman sendiri adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Meskipun Ombudsman tidak setenar saudaranya di ranah publik sebagai lembaga negara lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lain sebagainya, namun fungsi dan kinerja Ombudsman tidak dapat dielakkan. Ombudsman menjadi salah satu lembaga negara yang menjadi harapan To Kasiasi (Rakyat Kecil) dalam mengawal hak bagi rakyat kecil agar segala kebijakan publik dapat benar-benar tepat sasaran sesuai aturan yang berlaku.

Banyaknya Mafia kekuasaan dan praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) di bangsa ini dapat dilawan dan dinetralisir secara fundamental dengan kehadiran dan kerja sama Ombudsman sebagai sebuah lembaga negara yang berpihak pada To Kasiasi. Karakter Ombudsman yang selalu terbuka atas segala golongan masyarakat pada setiap aduan yang dirasa adanya praktik ketidakadilan dalam proses bermasyarakat dan berbangsa.

Sejak didirikan secara resmi pada tanggal 10 Maret 2000, Ombudsman yang dulunya disebut Komisi Ombudsman Nasional dalam penetapan Keputusan Presiden No 44 tahun 2000 pada masa pemerintahan KH Abdurrahman Wahid mendapat perhatian publik yang cukup besar. Presiden Gusdur menyebut bahwa saat ini lembaga pengawas tidak berjalan efektif, oleh sebab itu perlu dibentuk suatu lembaga pengawasan di mana masyarakat diikutsertakan.

Setelah Ombudsman dibentuk maka manfaat serta fungsi dasar dibentuknya lembaga tersebut langsung dirasakan publik. Hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2020 menempatkan Ombudsman sebagai posisi kedua sebagai lembaga yang efektif melakukan pemberantasan korupsi, tentu ini adalah prestasi gemilang dimana masih menjamurnya praktik KKN di Negara Indonesia hingga hari ini.

Kehadiran Ombudsman tidak hanya berpusat di tingkat nasional tetapi juga sudah mulai mengepakkan sayapnya di tiap regional bangsa. Meski baru berumur sekitar 22 tahun, semangat Ombudsman dalam mengawal kebijakan publik di tiap daerah tumbuh subur. Ombudsman memang tidak terlalu populer bahkan ketika mendengar namanya publik mengira bahwa itu adalah nama seseorang atau sebuah perusahaan swasta tetapi manfaatnya begitu luas bagi masyarakat kecil.

Kehadiran Ombudsman juga sampai di tanah Malaqbiq Sulawesi Barat. Sejak didirikan pada tanggal 21 Oktober 2013, Ombudsman RI Perwakilan Sulbar tercatat telah menerima sekitar 1.565 aduan masyarakat dari awal terbentuknya hingga sekarang. Mayoritas aduan yang diterima Ombudsman Sulbar adalah yang berkenaan dengan polemik yang terjadi di desa seperti konflik pengawasan kebijakan publik antar masyarakat kecil.

Di awal tahun berdirinya, Ombudsman Sulbar menerima sekitar 200 aduan masyarakat secara resmi tiap tahunnya, meski baru terbentuk tetapi harapan masyarakat kepada Ombudsman Sulbar langsung meningkat tajam, apatah lagi mayoritas kasus yang dilaporkan selalu menemui solusi dan titik terang sehingga manfaat dan tujuan didirikannya Ombudsman di Sulbar langsung dirasakan publik, kepercayaan publik terhadap kinerja Ombudsman Sulbar pun tak bisa dinafikkan.

Dalam proses kelahirannya, Ombudsman Sulbar menangani kasus pertamanya tentang Pengawalan Bantuan Siswa Miskin yang menyebabkan Kepala Sekolah dan Wakilnya harus dimutasi Bupati Polman karena terbukti menyalahgunakan wewenang dan pengalihfungsian bantuan siswa miskin. Maka seiring berjalannya waktu, Ombudsman Sulbar pun menangani berbagai kasus seperti Penyalahgunaan Wewenang, Penyimpangan Prosedur, Penundaan Berlarut Kepentingan Masyarakat, Permintaan Uang dan Barang, Pungutan Liar (Pungli), dan Melalaikan Kewajiban. Beberapa kasus pelanggaran Administrasi di antaranya yang melibatkan Polres Polman, Kemenag Sulbar, Badan Pertanahan Nasional Mamuju, Rumah Sakit Sulbar, Badan Kepegawaian Daerah Sulbar, Pelabuhan Penyeberangan Mamuju, SMK Tinambung, PLN Mamuju, Polemik Paskibraka Nasional Sulbar serta kasus Jenazah ditandu 13 km di Mamuju. Ombudsman Sulbar juga tercatat Membentuk Tim Awasi Pungli Sekolah di Mamuju dan masih banyak kasus lainnya, dalam catatannya Ombudsman Sulbar telah menerima sekitar 1565 kasus sejak didirikannya pada tahun 2013.

Tentu keberhasilan dan kinerja baik Ombudsman RI Perwakilan Sulbar ini tidak terlepas dr sosok tokoh di baliknya yaitu Lukman Umar. Beliau dalam sejarahnya mendirikan Ombudsman Sulbar bersama tiga asistenmya hanya dengan bermodalkan 10 juta rupiah. Dengan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapinya ia berhasil menjadikan Ombudsman sebagai lembaga yang menaungi masyarakat kecil meminta bantuan hukum atas berbagai polemik pelayanan publik di seluruh pelosok Sulawesi Barat. Ombudsman Sulbar berhasil mengubah nasib para warga kecil dalam ranah kebijakan publik serta memberi harapan atas hak yang sepatutnya mereka dapatkan.

Kelahiran dan perjalanan Ombudsman di bawah garapan Lukman umar memang tak selalu berjalan mulus, bahkan tak jarang ia harus mendapat ancaman dan teror dari pihak-pihak yang merasa terganggu dengan kehadiran Ombudsman. Tekanan serta serangan dari berbagai pihak seperti penguasa dan kaum oligarki tidak tinggal diam. Lukman Umar yang lebih akrab dipanggil Luke itu justru tak gentar sebab menurut informasi dari orang sekitarnya, ia selalu memulai aktivitasnya dengan salat dhuha dan meminta perlindungan kepada Allah swt dari segala serangan yang membabi buta dari segala arah.

Kehadiran Ombudsman Sulbar memang terkadang menjadi ancaman bagi penguasa yang menyalahgunakan wewenangnya serta merugikan masyarakat miskin. Terkadang serangan-serangan yang terorganisir oleh mafia serta kekuasaan itu ingin agar Lukman Umar mundur dari jabatannya sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar. Hal ini dimungkinkan agar praktik mafia kekuasan itu dapat berjalan tanpa adanya pengawasan ketat dari Ombudsman Sulbar.

Beberapa kasus yang menyeret mafia dan oligarki di Sulbar tercatat pernah ditangani Ombudsman Sulbar beberapa waktu silam. Dengan kehadiran dan kinerja Ombudsman Sulbar yang dirasa sangat meresahkan para Mafia Kekuasaan maka tentu Ombudsman menjadi ancaman bagi mereka di bawah kepemimpinan Lukman Umar.

Kita sebagai masyarakat Sulawesi Barat yang merasakan manfaat serta kinerja dan kerja keras Ombudsman Sulbar harus menjadi garda terdepan mendukung setiap gerakan Ombudsman memberantas KKN dan Mafia Oligarki. Jika tidak, maka ke mana lagi kita akan mengadu selain Ombudman Sulbar jika mendapat ketidakadilan dalam pelayanan publik. (*)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan