Baru Manfaatkan 7.000 Ha, DPR Usul Izin Lahan PT Vale Dipangkas Jadi 25.000 Ha

  • Bagikan
Kunjungan Komisi VII DPR RI ke PT Vale

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Rombongan Komisi VII DPR RI yang dipimpin Andi Ridwan Wittiri menggelar peninjauan langsung ke lokasi lahan tambang nikel PT. Vale indonesia di Kabupaten Luwu Timur, Kamis kemarin.
Rombongan Komisi yang membidani energi dan sumber daya mineral ini diterima oleh Direktur Utama PT Vale Indonesia Febriany Eddy.

Dalam peninjauannya tersebut komisi VII menemukan lambatnya proses pengelolaan lahan tambang yang sesuai izinnya seluas 118 ribu hektar.

Salah satu anggota Komisi VII dari fraksi PAN Nasril Bahar mempertanyakan luas lahan yang telah digarap oleh PT Vale (INCO) Indonesia, hal tersebut ia tanyakan setelah mendapatkan informasi mengenai lambatnya pengelolaan lahan tambang di lokasi tersebut.

“Saya tanya dari 118.000 ha berapa yang telah dikerjakan vale selama 54 tahun, lalu dijawab oleh vale hanya 6.000-7000 ha saja. Sehingga saya merasa pekerjaan vale sangat lambat sehingga sudah sangat pantas kalau hanya mendapat ijin mengelola seluas 25.000 ha saja dan sisa lahan agar dikembalikan ke pemerintah.” Kata Nasril di sela peninjauan kamis (15/09) kemarin.

Sementara anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi Demokrat Rusda Mahmud saat melakukan peninjauan ke PT Vale di kabupaten Luwu Timur juga menagih janji investasi pembangunan smelter senilai Rp6 trilliun yang belum direalisasikan.

“Kita masih ingat betul kontrak karya tahun 2014 lalu, dimana PT Vale akan menginvestasikan pembangunan pabrik smelter senilai 4 milliar US Dollar di wilayah Morowali Sulteng dan Pomalaa Sultra,” ucap Rusda Mahmud di hadapan Direktur Utama PT Vale Indonesia Febriany Eddy, Kamis (15/09/22).

  • Bagikan