Tarif Taksi Online Bakal Naik Dua Kali Lipat, Kemenhub Ingatkan Pemda Jangan Bikin Susah Masyarakat

  • Bagikan
Ilustrasi taksi online

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR—Penyesuaian tarif taksi online saat ini belum dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kendari demikian, beredar informasi Gubernur Sulsel dalam waktu dekat akan membuat keputusan soal tarif ojol mobil itu.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno mengatakan aturan batas tarif taksi online merupakan otoritas Pemerintah daerah (Pemda) dan pihak aplikator.

“Masalah mobil itu diserahkan kepada pemda. Jadi masalah mobil itu yang atur di daerah,” jelas Hendro Sugiatno kepada Fajar melalui sambungan telpon, Sabtu (17/9/2022).

“Urusan mobil bukan urusan menteri. Tapi urusan daerah atau perusahaannya,” tambahnya.

Kata polisi yang juga Master Manajemen ini, hal tersebut dilandasi karena kondisi ekonomi antara daerah satu dan lainnya berbeda.

“Inflasi antara masing-masing daerah berbeda. Masalah ekonominya berbeda. Sesuai karakteristik daerahnya. Misanya inflasi Makassar dan Ambon kan beda,” papar Hendro Sugianto.

Lebih lanjut, ia bilang, jika semua hal di atur oleh pusat, belum tentu aturan tersebut sesuai dengan daerah. Menurutnya, yang paling tahu daerah tersebut adalah pemerintah daerahnya.

“Kalau semua diatur di Jakarta, belum tentu daerah menerima. Tapi jika dengan karakteristik berbeda diaturnya oleh pemda kan enak,” imbuhnya.

Hanya saja, pihaknya mengingatkan pemerintah daerah agar memperhatikan tiga hal saat memutuskan batas tarif taksi online.

“Intinya memerhatikan tiga elemen ini. Driver sejahtera, masyarakat tidak susah, pengusaha tidak rugi,” tandasnya.

Untuk di wilayah Sulawesi Selatan(Sulsel) sendiri, sebelumnya beredar kabar rencana kenaikan tarif taksi online di Sulsel yang kenaikannya hampir 100% atau dua kali lipat.

Kabar itu beredar setelah draft keputusan gubernur terkait penyesuaian tarif angkutan khusus wilayah sulsel yang belum ditandatangani gubernur.

Dalam draft, disebutkan pada diktum kedua tarif batas atas sebesar Rp7.800 per kilometer, tarif atas bawah Rp6.000 per kilometer, tarif minimum sebesar Rp16.500 per kilometer.

Adapun tarif sebelumnya berada di rentang Rp3.700-Rp6.500. Hal itu diatur dalam Keputusan Gubernur 1162/IV/tahun 2020.(Arya/Fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan