Tudingan Kriminalisasi Kasus Korupsi Lukas Enembe, Mahfud MD Beber Fakta Begini

  • Bagikan
Menko Polhukam Mahfud MD ungkap ada data setumpuk dan sensitif di 'bawah meja' kasus pembunuhan Brigadir Joshua

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe bukan kriminalisasi.

Setelah KPK, kini giliran Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang buka suara soal kasus Lukas Enembe.

Dikatakan Mahfud MD, kasus dugaan korupsi yang membelit Gubernur Papua Lukas Enembe yang sedang diselidiki KPK bukan rekayasa politik.

"Kasus Lukas Enembe bukan rekayasa politik. (Kasus ini) Tidak ada kaitannya dengan parpol (partai politik) atau pejabat tertentu, tetapi merupakan temuan dan fakta hukum," katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 19 September 2022.

Ia juga menekankan bahwa kasus Lukas Enembe ini telah diselidiki oleh Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jauh sebelum mendekati tahun politik 2024 seperti sekarang.

Bahkan, lanjut Mahfud, dia pada 19 Mei tahun 2021 telah mengumumkan adanya 10 korupsi besar di Papua yang di dalamnya termasuk kasus Lukas Enembe.

"Sejak itu, saya mencatat setiap tokoh Papua datang ke sini (Jakarta), baik tokoh pemuda, agama, maupun adat, itu selalu nanya kenapa didiamkan, kapan pemerintah bertindak, kok sudah mengeluarkan daftar 10 tidak ditindak," kata Mahfud.

Oleh karena itu, Mahfud mengimbau agar Lukas Enembe segera memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan oleh KPK.

"Menurut saya, jika dipanggil KPK datang saja. Kalau tidak cukup bukti, kami jamin dilepas dan dihentikan. Tapi, kalau cukup bukti harus bertanggung jawab karena kita bersepakat membangun Papua bersih dan damai sebagai bagian dari program pembangunan NKRI," jelas Mahfud.

  • Bagikan