MTI Minta Dishub Sulsel Libatkan Pakar Bahas Penyesuaian Tarif Taksi Online

  • Bagikan
Ilustrasi taksi online

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR—Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof Lambang Basri memberikan tanggapannya soal rencana penyesuaian tarif taksi online untuk wilayah Sulsel yang saat ini digodok Pemerintah Daerah (Pemda) Sulsel.

Pakar transportasi Universitas Muslim Indonesia (UMI) ini bilang, pihaknya telah menyarankan agar Pemda Sulsel melalui Dinas Perhuhubungan (Dishub) agar melibatkan akademisi dari berbagi perguruan tinggi.

“Saya sudah sarankan di Dishub. Ada semacam kolaborasi dengan pakar yang ada di perguruan tinggi. Misalnya Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Muslim Indonesia , dan seterusnya,” paparnya kepada Fajar, Selasa (20/9/2022).

Keterlibatan yang dimaksud pengajar UMI ini, bisa berbentuk apa saja. Entah itu itu kajian lepas atau sifatnya konsultatif.

“Artinya dinas melakukan perhitungan, lalu kemudian dibahas bersama dengan akademisi terkait. Itu sangat elegan saya kira. Jadi jangan lagi pro kontra wah kemahalan, dan sterusnya,” jelas pengajar di UMI ini.

Jika hal tersebut ditempuh kata Prof Lambang Basri, kedepannya menurutnya akan melahirkan kebijakan yang lebih baik.

“Pentingnya ada pendidikan, ada kemasyakrakatan. Jadi ada kesalehan sosial yang mesti dibangun dalam rangka sebuah kebijakan, itu akan kita rasakan sama sama,” ucapnya.

Selain itu, dalam menggodok regulaai soal penyesuaian tarif taksi online ini, Prof Lambang Basri memperingatkan agar memerhatikan tiga hal.

Pertama, tarif yang ditetapkan sesuai dan tegantung dari karakter kota atau wilayah masing-masing. Dalam hal ini bagaimana disesuaikan dengan kondisi di Sulsel.

“Kemudian tingkat akurasi dari perhitungan yang menjadi landasan lahirnya kebijakan,” pesan Prof Lambang Basri.

“Ketiga, tingkat kepedulian stekhokder trhadap kepentingan dan kemaslahatan masyarakat secara luas,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, pada 7 September 2022 telah dikeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.

Penyesuaian biaya jasa ini dilakukan dalam rangka adanya penyesuaian terhadap beberapa komponen biaya jasa seperti BBM, UMR, dan komponen perhitungan jasa lainnya.

Namun begitu, aturan tersebut hanya mengakomodir ojek online, namun tidak dengan taksi online.

Untuk di wilayah Sulawesi Selatan(Sulsel) sendiri, sebelumnya beredar kabar kenaikan tarif taksi online di Sulsel yang kenaikannya hampir 100%. Kabar tersebut dituliskan dalam draft penyesuaian tarif angkutan khusus wilayah sulsel yang belum ditandatangani gubernur.

Dalam draft, disebutkan pada diktum kedua tarif batas atas sebesar Rp7800 per kilometer, tarif atas bawah Rp6000 per kilometer, tarif minimum sebesar Rp16500 per kilometer.

Rencana tersebut menuai pro dan kontra, Ketua Gabungan Aplikasi Mitra ojek online Syukur Aldhi menolak wacana kenaikan drastis tarif taksi online. Dengan kenaikan drastis, menurutnya orderan akan berkurang.

Jika wacana kenaikan tarif taksi online secara drastis dilakukan, lanjut Syukur, hal ini akan berdampak pada driver, customer, dan pihak applikator.

“Akan berdampak semua, baik perusahaan, mitra dan customer karena harganya sangat tinggi,” ucapnya kepada Fajar, Minggu (18/9/2022).(Arya/Fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan