Soal Kasus Paniai Berdarah, Ketua PBHI: Komnas HAM Malah Jadi Bagian Alat Represif Negara

  • Bagikan
Ketua PBHI, Julius Ibrani.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Julius Ibrani menyebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjadi bagian alat represif negara. Hal itu ia sampaikan saat konferensi pers yang digelar Koalisi Pemantau Paniai.

“Kalau bicara Papua, kita bicara kekerasan yang multidimensi. Komnas HAM itu juga bagian dari alat represif negara. Bukan justru menyelesaikan masalah HAM di Papua,” kata Julius Ibrani melalui virtual Zoom, Selasa (20/9/2022).

Kata dia, sebelum kasus Paniai naik ke pengadilan HAM, beberapa kasus HAM tidak kunjung selesai.

“Sejak penyelidikan ini PBHI melihat tidak ada pelibatan korban secara tepat. Kedua secara subtansinya. Dari hal itu kami sdah memproyeksinya bahwa apa yang dilaporkan pada presiden (oleh Komnas HAM) itu sifatnya banal,” tutur Julius Ibrani.

“Dan ternyata, proyeksi itu benar adanya," tambah Julius Ibrani.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, unsur terstruktur, sistematif dan massif yang menjadi salah satu unsur penting kasus pelanggaran HAM malah hilang pada kasus Paniai ini.

“Justru unsur itu yang dihapuskan. Tidak ada rantai komando. Padahal unsur kedua insitusi ini mensosialisasikan operasionalisasinya menggunakan unsur komando,” ujarnya.

Selain terputusnya rantai komando, Julius Ibrani bilang, dalam kasus Paniai yang merupakan kasus pelanggaran HAM berat malah terkesan sebagai kasus pidana umum.

“Ini yang kami sebut sebagai pengadilan rekayasa,” cetusnya.

Pengadilan HAM yang akan digelar pada Rabu, 21 September ini, menurut Julius Ibrani tidak bisa dilihat secara mendalam.

  • Bagikan