Ancaman Sanksi Terberat di UU PDP, Penjara 6 Tahun hingga Denda Rp6 M

  • Bagikan
Ilustrasi Perlindungan Data Pribadi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Rapat Paripurna pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9) pagi.

Dengan disahkannya RUU PDP menjadi UU PDP, praktis Indonesia kini memiliki payung hukum yang jelas dalam perlindungan data pribadi masyarakat yang kian krusial di era digital seperti sekarang ini.

Menteri Kominfo Johnny G Plate mengatakan bahwa UU ini disiapkan untuk diterapkan pada seluruh pihak yang memproses data pribadi masyarakat.

Baik perseorangan, korporasi, pemerintah, pihak swasta sampai dengan berbagai institusi yang mengoperasikan layanan di Indonesia, dari luar atau dalam negeri.

“UU PDP terdiri dari 16 Bab dan 76 Pasal mengatur hal-hal mendasar untuk melindungi data pribadi individual. Di antaranya hak subjek data pribadi atau hak orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi, ketentuan pemroses data pribadi, kewajiban para pengendali dan pemrosesan data pribadi, pembentukan lembaga perlindungan data pribadi, serta pengenaan sanksi,” kata Johnny di Jakarta.

Terkait dengan UU PDP, dalam draft RUU PDP yang baru disahkan, Selasa (20/9), dalam UU ini dijelaskan terkait empat hal yang dilarang terkait pengelolaan data pribadi.

Ancamannya serius, ada sanksi penjara hingga denda milaran bagi yang melanggar.

Keempat hal tersebut tertuang dalam Pasal 65 ayat 1-3 dan Pasal 66 yang dirangkum dari dokumen yang diunggah laman resmi DPR, dpr.go.id:

Pasal 65
(1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.

  • Bagikan