Jubir PSI: Pengesahan RUU PDP Bukan Jaminan Data Masyarakat Aman

  • Bagikan
Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (Jubir PSI) Sigit Widodo.-Twitter/@sigitwid-

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Juru bicara (Jubir) Partai Solidaritas Indonesia Sigit Widodo menyoroti pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi. Menurutnya, hal itu tidak menjadi jaminan data warga aman.

"Disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi tidak otomatis membuat data Warga Negara Indonesia menjadi aman," ujar Sigit Widodo dikutip darinunggahan twitternya, @sigitwid (21/9/2022).

Menurutnya, masyarakat harus memahami bagaimana UU PDP dapat melindungi data WNI, dan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan setelah UU tersebut disahkan.

Sebagaimana diketahui, DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi Undang Undang pada rapat paripurna DPR, pada Selasa (20/9/2022).

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan pengesahan RUU PDP menjadi UU merupakan wujud nyata negara melindungi data pribadi penduduknya.

Johnny menegaskan, sebelumnya surat presiden terkait RUU PDP telah disampaikan pada 24 Januari 2020. Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, pembahasan RUU PDP berlangsung kritis, mendalam dan memperhatikan berbagai pandangan stakeholder terkait.

Adapun naskah final RUU PDP yang telah dibahas sejak tahun 2016 itu terdiri dari 371 Daftar Inventarisasi malah (DIM) dan menghasilkan 16 Bab serta 76 pasal. Jumlah pasal di RUU PDP ini bertambah 4 pasal dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019 yakni sebanyak 72 pasal.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) akan melindungi setiap warga negara dari segala bentuk penyalahgunaan data pribadi.

  • Bagikan