UU Perlindungan Data Pribadi Disahkan, Sanksi Pidana Menanti Jika Melakukan Ini

  • Bagikan
Ilustrasi. (int)

FAJAR.CO.ID -- Indonesia secara resmi memiliki Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), hal ini ditandai dengan resemi disahkannya rancangan UU PDP melalui Rapat Paripurna DPR, Selasa (20/9/2022) kemarin.

Naskah final RUU PDP yang telah dibahas sejak 2016 itu terdiri dari 371 Daftar Inventarisasi masalah (DIM) dan menghasilkan 16 Bab serta 76 pasal.

Jumlah pasal di RUU PDP ini bertambah empat pasal dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019 yakni sebanyak 72 pasal.

Dalam draft final UU PDP BaB III pasal 3, disebutkan ada dua jenis data pribadi, yakni data pribadi bersifat umum dan data pribadi bersifat spesifik.

Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan,
agama, status perkawinan.

Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Data Pribadi yang bersifat spesifik meliputi: data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi.

Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini 4 hal yang dilarang terkait pengelolaan data pribadi menurut UU PDP:

Larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. (Pasal 65 UU PDP).

Larangan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. (Pasal 65 UU PDP).

  • Bagikan