Komentari Kasus Lukas Enembe, Husin Alwi Shihab: Jangan-jangan yang Mengontrol Kegaduhan Termasuk Masifnya OPM di Papua

  • Bagikan
Ketua Cyber Indonesia Husin Alwi Shihab atau Husin Shihab.-Instagram/@husinshihab-

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Ketua Cyber Indonesia sekaligus pegiat media sosial Husin Alwi Shihab menduga Gubernur Papua Lukas Enembe kontrol kegaduhan dan masifnya OPM.

Husin Shihab menyampaikan opininya pada sebuah kicauan melalui akun media sosial Twitter bernama @HusinShihab.

Ketua Cyber Indonesia itu memang terpantau aktif dalam memakai platform tersebut untuk menyuarakan pendapat pribadinya.

Kini Husin Shihab turut angkat bicara tentang peristiwa ramainya para pendukung Lukas Enembe di rumah Gubernur Papua guna halangi aparat yang mau menjemput untuk diperiksa.

"Jangan-jangan Gubernurnya yang mengontrol kegaduhan termasuk masifnya OPM di Papua," duga Husin Shihab, Kamis, 22 September 2022.

"Mungkin itu sebagai nilai tawarnya ke pusat. Sejak 2013 Lukas Enembe berkuasa di Papua, hampir 2 dekade dan 2 Presiden dilalui," tambahnya.

Selain itu Husin Shihab juga mempertanyakan kinerja Lukas Enembe selama menjabat sebagai Gubernur Papua.

"Waktu selama itu cukup banyak yang dikerjakan dan sepertinya sudah cukup banyak makan uang negara," tutur Husin Shihab.

Selain itu Husin Shihab juga turut menanggapi komentar netizen dengan nama akun @ex_AnakLolina yang menyampaikan pendapatnya.

"Betul, di saat pusat bersama TNI bergerak untuk menghentikan pergerakan OPM, tak ada solusi sedikitpun yang ditawarkan untuk membantu memberantas pemberontak," tulis akun tersebut.

Husin Shihab pun merasa bahwa Papua harus segera diselamatkan dan mengajak pihak-pihak terkait untuk berani bicara atas persoalan ini.

"Ada dugaan yang create OPM itu si LE. Siapa aliansinya??? Papua harus segera diselamatkan dari segala tindak pembodohan kepada rakyatnya," tanya Husin Shihab.

"Papua punya hak yang sama seperti kota-kota yang ada di bumi pertiwi! Mahasiswa Papua dan OAP mesti speak up jika Papua masih bagian dari NKRI!," lanjutnya.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengupayakan pelayangan surat pemanggilan kedua untuk Gubernur Papua Lukas Enembe pada pekan ini.

Sehingga diharapkan pemeriksaan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi itu dapat dilakukan pada pekan berikutnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 20 September 2022.

"Masalah pemanggilan Lukas Enembe (LE), ini baru satu kali sebagai tersangka. Nanti, mudah-mudahan minggu ini akan dilayangkan (surat panggilan) untuk pemanggilan pada minggu berikutnya," kata Karyoto.

Adapun upaya untuk melayangkan surat pemanggilan dan melanjutkan penyidikan kasus tersebut, lanjut Karyoto, merupakan kewajiban dari KPK.

Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengimbau Lukas Enembe agar bisa memenuhi panggilan pemeriksaan dari KPK.

"Kami akan melakukan pemanggilan kembali. Mohon Pak Lukas dan penasihat hukumnya untuk hadir di KPK ataupun ingin diperiksa di Jayapura," kata Alex.

Surat pemanggilan pertama terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe sebelumnya telah dilayangkan KPK pada 7 September 2022 untuk dilakukan pemeriksaan pada 12 September 2022 di Mako Brimob Papua. Akan tetapi, Lukas tidak memenuhi panggilan tersebut. (fin)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan