Hakim Agung Tersangka Kasus Suap, Pakar Hukum: Aparat Penegak Hukum Tidak Mampu Menjaga Wibawa

  • Bagikan
Dr Rahman Syamsuddin

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Publik Indonesia dibuat kagum sekaligus terheran-heran dengan ditetapkannya Hakim Agung Sudrajad Dimyati sebagai tersangka dugaan suap.

KPK baru-baru ini menahan Hakim Agung Sudrajad Dimyati selama 20 hari pertama dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Sudrajad ditahan pada Jumat (23/9/2022).

"Penetapan tersangka pada hakim Mahkamah Agung pada kasus tindak pidana korupsi bukan lagi merupakan Tindak Pidana luar biasa," ujar Rahman Syamsuddin kepada fajar.co.id (23/9/2022).

Pakar Hukum UINAM itu menambahkan, aparat penegak hukum tidak mampu menjaga wibawa dan tanggungjawabnya sebagai penegak hukum. Lemahnya APH ini dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat mengurangi hukumannya.

"Hilangnya sosok Artidjo Alkautsar di MA menyebabkan pelaku korupsi mudah mengajukan kasasi bahkan sampai pk di Mahkamah Agung. Inilah pertanda matinya penegakan hukum korupsi di indonesia," tandasnya.

Menurut Rahman, independensi hakim menjadi prinsip fundamental yang dipegang teguh oleh lembaga peradilan. Secara normatif, hal ini dilandasi oleh dasar konstitusional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang (UU) Dasar 1945 Pasal 24 Ayat (1) bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Tambah Rahman, dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan