Sebelumnya, KPK membenarkan pihaknya melakukan penyidikan dugaan korupsi di Provinsi Papua. Diduga, Gubernur Papua Lukas Enember terjerat sebagai tersangka dalam langkah penyidikan KPK tersebut. “KPK membenarkan tengah melakukan kegiatan penyidikan di wilayah Provinsi Papua. Kami memastikan bahwa setiap perkara yang naik ke tahap penyidikan, KPK telah memiliki minimal dua alat bukti yang cukup,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (19/9).
Menurut Ali, alat bukti yang dikumpulkan diperoleh dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, ataupun petunjuk lainnya sesuai ketentuan hukum acara pidana. KPK pun menegaskan, upaya penyidikan yang menyeret Lukas Enembe murni penegakkan hukum. “Kami tegaskan, KPK tidak ada kepentingan lain selain murni penegakan hukum sebagai tindak lanjut laporan masyarakat,” ungkap Ali.
Oleh karena itu, dia meminta Lukas Enembe untuk kooperatif dalam menjalani proses hukum di KPK. Tetapi, KPK belum menjelaskan secara rinci kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas Enembe. “KPK berharap ke depannya para pihak bersikap koorperatif dalam proses penegakkan hukum ini. Yakni dengan memenuhi panggilan pada proses pemeriksaan,” ungkap Ali. (jpg/fajar)
