Status Tersangka Lukas Enembe terkait Agenda Politik? Pakar Hukum Bilang Begini

  • Bagikan
Gubernur Papua Lukas Enembe -dok-

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar merespons dugaan ada agenda politik di balik langkah KPK menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) tersangka suap dan gratifikasi.

Namun, Fickar justru melihat tidak ada agenda politik di balik proses hukum yang sedang dijalankan lembaga antirasuah itu.

"Menurut saya, tidak ada agenda politik apa pun yang mendasari kasus ini. Ini murni masalah hukum tindak pidana korupsi," kata Fickar dalam keterangan di Jakarta, Selasa (27/9).

Dia berpendapat KPK pasti punya bukti kuat untuk menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka. Fickar juga mengatakan tidak ada ketentuan yang mewajibkan seorang tersangka harus berasal dari saksi.

Menurut dia, ketika ada alat bukti yang cukup, yaitu minimal dua, maka seseorang dapat ditetapkan jadi tersangka meski belum sekalipun diperiksa sebagai saksi.

Oleh karena itu, dia melihat tidak ada persoalan dalam proses penetapan LE tersangka. Abdul Fickar pun menilai KPK sudah bertindak sesuai prosedur. Jika merasa ada penyimpangan, Lukas Enembe pun bisa mengajukan praperadilan untuk menyatakan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanannya tidak sah.

Penyidik KPK menetapkan Lukas Enembe tersangka kasus dugaan gratifikasippat Rp 1 miliar terkait proyek di Pemerintah Provinsi Papua.

Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga membongkar dugaan penyimpanan dan pengelolaan uang Lukas Enembe yang tidak wajar.

Di antara ketidakwajaran itu berupa setoran tunai Rp 560 miliar dari Lukas yang ada dugaan mengalir ke kasino judi.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan