FAJAR.CO.ID, PAPUA -- Gubernur Papua, Lukas Enembe didesak kooperatif terhadap proses hukum yang berlaku. Sebab, semua warga negara harus tunduk terhadap hukum.
Tokoh Adat Papua, Barnabas Nukuboy mengatakan, pihaknya mendukung penuh KPK dapat memproses hukum Lukas Enembe. Dia menyakini penetapan tersangka tesebut memiliki cukup bukti.
“KPK sudah pasti mempunyai bukti bahwa Lukas Enembe melakukan korupsi uang rakyat” ucap Barnabas kepada wartawan, Rabu (28/9).
Barnabas menilai, tidak ada seorangpun yang kebal hukum, semua pelanggaran harus di proses. Apalagi sudah ada bukti yang menguatkan jika Lukas menggunakan uang negara untuk berjudi.
“Lukas Enembe harus Bertanggung jawab dari segi hukum atas perbuatannya sendiri dalam kasus, korupsi dan tidak boleh mengorbankan masyarakat Papua sebagai tamengnya,” tegas Barnabas.
Dia meminta masyarakat tidak boleh ada yang melakukan intervensi karena hal tersebut harus melalui proses hukum.
“Masyarakat tidak boleh salah melihat kasus tersebut dan percayakan KPK karena memang tugas KPK yang melakukan proses hukum terkait korupsi. Jangan mudah terprovokasi oleh para intelektual yang berpihak kepada Lukas Enembe,” tutup Barnabas.
Sebelumnya, KPK akhirnya buka suara terkait dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Lukas pun dicegah keluar negeri selama enam bulan, oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Pengacara Lukas Enembe pun mengakui kliennya sudah menyandang status tersangka KPK.
’’Ini sudah disampaikan, kami tidak bisa menutupi info dari luar, bahkan pengacara yang bersangkutan (Lukas Enembe) sudah menunjukan SPDP-nya, kan seperti itu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/9).
