Dihapus pada 2023, Ahmad Doli Kurnia Minta Pemerintah Susun Roadmap Penyelesaian Tenaga Honorer

  • Bagikan
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia berjanji memperjuangkan guru honorer bisa diangkat menjadi PPPK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung kembali angkat suara soal penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang.

Kali ini, Ahmad Doli mengingatkan agar pemerintah menyusun roadmap atau konsep penyelesaian terkait tenaga honorer terlebih dahulu sebelum kebijakan penghapusan ditempuh. Apalagi, hingga kini rencana penghapusan tenaga honorer masih menjadi pro kontra.

“Kira-kira ke depan konsepnya seperti apa? Supaya tidak terulangi masalah-masalah yang kemarin,” kata Ahmad Doli, Rabu (29/9).

Dia pun tak menampik bahwa masalah tenaga honorer ini kan cukup klasik dan cukup lama. Karena itu, DPR membentuk panitia khusus (pansus) lintas Komisi untuk menyelesaikan perosalan tenaga honorer. Anggota pansus tersebut terdiri dari Komisi II DPR, IV, VIII, IX.

“Kita berharap pansus ini bisa mengawal. Pertama, permasalahan tenaga honorer yang selama ini sudah ada,” ujarnya.

Hal itu juga sempat disinggung Ahmad Doli dalam kunjungan kerja Komisi II ke Provinsi Sumatera, kemarin. Dalam kunjungan itu, digelar pertemuan bersama bupati dan wali kota, serta kepala badan kepegawaian daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

“Semua permasalahannya sama, menyampaikan bahwa mereka kesulitan mengatasi masalah tenaga honorer ini,” ujar dia. (pojoksatu/jpg/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan