Soroti Penggunaan Dana Daerah Renovasi TMII, Hamka B Kady: Melanggar Aturan!

  • Bagikan
Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady saat meninjau revitalisasi TMII, Rabu 28 September 2022

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Komisi V DPR RI meninjau proses revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Rabu (28/9/2022). Komisi yang membidangi infrastruktur ini ingin memastikan renovasi TMII yang menghabiskan anggaran sebesar Rp1,8 triliun tersebut dapat menjadikan TMII sebagai tujuan wisata masyarakat untuk melihat keberagaman seni dan budaya yang dimiliki Indonesia.

Anggota Komisi V DPR, Hamka B Kady memberi apresiasi terhadap pemerintah yang telah mengambil alih pengelolaan TMII. Terlebih TMII menjadi salah satu tempat penyelenggaraan Presidensi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Oktober mendatang.

Sejak diresmikan pada tahun 1975, TMII belum pernah dilakukan renovasi secara besar-besaran sehingga banyak bangunan dan juga anjungan-anjungan provinsi yang sudah rusak serta keropos.

"Memang harus dilakukan renovasi apalagi menjelang G20, ini momentum yang baik," kata Hamka B Kady di TMII.

Tak hanya soal renovasi dan pengelolaan, Komisi V juga menyoroti penggunaan anggaran pemerintah daerah dalam merenovasi anjungan daerahnya masing-masing di TMII.

Diketahui, untuk dana renovasi, total biaya yang dibutuhkan lebih kurang hampir Rp 45 hingga 50 miliar untuk seluruh provinsi. Pendanaan tersebut menggunakan anggaran pemerintah daerah, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun Corporate Social Responsibility (CSR) di daerahnya masing-masing.

Hamka menyebut kebijakan tersebut jelas melanggar aturan. Ia meminta Kemendagri untuk meninjau ulang kebijakannya menggandeng kepala daerah dalam merenovasi anjungan-anjungan di TMII.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan