Febri Diansyah Jadi Pengacara Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Kamaruddin Simanjuntak Minta Bimbing Klien ke Jalan yang Benar

  • Bagikan
Profil atau sosok Kamaruddin Simanjuntak banyak dicari publik (ist)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menjadi kuasa hukum Ferdy Sambo dan istrinya Putri Candrawathi terus jadi sorotan. Banyak pro dan kontra atas keputusan tersebut.

Pengacara keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak meskipun berada di posisi yang beda kubu dengan Febri, Kamaruddin justru mendukung keputusan eks jubir KPK tersebut jadi kuasa hukum istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Pasalnya, menurut kuasa hukum dari keluarga Brigadir J tersebut, penunjukan kuasa hukum merupakan hak bagi setiap orang termasuk tersangka.

Kamaruddin menyampaikan kuasa hukum bukan berarti harus memenangkan kliennya. Karena itu, dia berharap Febri fokus mengarahkan Putri Candrawathi supaya bisa jujur di dalam persidangan.

"Wajar kalau ada penambahan personel atau advokat yang baru," ucap Kamaruddin di kanal YouTube KOMPASTV, dilihat fin.co.id, Kamis 29 September 2022.

"Tetapi harapan saya advokat itu adalah membimbing kliennya ke jalan yang benar," lanjutnya.

"Mungkin saja dengan yang dulu sudah tidak nyaman karena rekan saya, Patra M Zen, kan jadi olok-olokan masyarakat. Dibikin di TikTok, dibikin di mana-mana," ucapnya.

"Beliau juga saya lihat sportif, juga tidak mau bicara lagi karena merasa dibohongi, di-prank," pungkasnya.

Tidak terlihatnya lagi Patra M Zen dalam memberikan keterangan mengenai perkembangan kasus yang menjerat PC, Kamaruddin Simanjuntak menduga sang kuasa hukum sudah mundur dari membela istri Putri Candrawathi.

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan mengaku kecewa dengan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang yang menjadi pengacara Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. Dia kemudian menyarankan kedua rekannya tersebut untuk mundur.

“Sebagai teman saya kaget dan kecewa dengan sikap Febri Diansyah dan Rasama Aritonang yang mau menjadi kuasa hukum Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo,” kata Novel dalam cuitan pada akun media sosial Twitter, Kamis (29/9).

“Saran sy sebaiknya mundur saja,” sambungnya.

Menurut Novel, yang harus dibela adalah kepentingan korban dalam hal ini Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Bahkan, pihak-pihak yang menghalangi penyidikan tersebut harus diusut tuntas.

“Justru kepentingan korban yang penting dibela, termasuk memastikan semua pihak yang menghalangi atau merekayasa kasus diusut tuntas. Agar tidak terjadi lagi,” tegas Novel.

Hal senada juga disampaikan, mantan pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap. Dia meminta, Febri dan Rasamala mengubah keputusannya untuk mundur dari tim kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.

“Saya hormati putusan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang, namun berharap mereka bisa mendengarkan suara publik, mau mengubah keputusannya dan mundur menjadi penasihat hukum para tersangka,” ucap Yudi.

Menurut Yudi, reaksi publik cenderung negatif terhadap keputusan Febri dan Rasamala masuk sebagai tim kuasa hukum Ferdy Sambo. Karena itu, Febri dan Rasamala diminta mendengar suara publik.

“Karena reaksi publik saat ini cenderung negatif karena mereka berdua merupakan tokoh kepercayaan publik,” pungkas Yudi.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana menyatakan berkas perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dan berkas perkara obstruction of justice yang melibatkan Ferdy Sambo telah lengkap.

“Persyaratan formil dan materiil telah terpenuhi,” ucap Fadil kepada wartawan di Lobi Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

Fadil menyatakan bahwa berkas perkara pembunuhan berencana dan berkas perkara terkait obstruction of justice telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sehingga dinyatakan lengkap P-21 dan akan segera disidangkan.

Mengenai obstruction of justice, terberat primer adalah tindak pidana melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya dan/atau dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dan/atau menghalangi, menghilangkan bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 juncto pasal 33 dan/atau pasal 48 ayat (1) juncto pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau pasal 221 ayat (1) ke-2 dan/atau pasal 233 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Untuk pelaksanaan tahap dua tidak boleh terlalu jauh dari ditetapkannya P-21,” ucap Fadil.

Hal tersebut selaras dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Asas tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi tersangka dan korban.

Mengenai penggabungan perkara, Kejaksaan Agung memastikan bahwa lembaga penegak hukum itu akan menggabungkan perkara pembunuhan berencana dan obstruction of justice yang dilakukan oleh mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo yang sebelumnya sudah dipecat dari kepolisian.

“Untuk lebih efektif dalam proses persidangan karena melanggar dua tindak pidana, satu tersangka, jadi satu dakwaan. Kumulatif, dua tindak pidana digabungkan,” ucap Fadil.

Pada Rabu, 14 September 2022, Jampidum Kejaksaan Agung menerima pelimpahan berkas perkara pembunuhan berencana Brigadir J dengan lima tersangka, salah satunya Ferdy Sambo setelah dilakukan perbaikan sesuai petunjuk jaksa penuntut umum.

Kelima berkas tersebut adalah tersangka Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma’ruf, dan Putri Candrawathi (istri Ferdi Sambo). (fin/jpg/ant/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan