Johanis Tanak Usul Restorative Justice pada Kasus Korupsi, Pakar Hukum Pidana Bilang Merusak Sistem

  • Bagikan
Johanis Tanak (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Usulan restorative justice (RJ) dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi yang disuarakan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menimbulkan reaksi publik. Pandangan itu dinilai justru akan merusak sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sebab, keadilan restorative justice yang merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana tidak memerlukan proses hukum di pengadilan. Hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang.

“Jika tetap pada pendapatnya tidak mustahil akan merusak sistem,” kata pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar kepada JawaPos.com, Kamis (29/9).

Akademisi Universitas Trisakti ini tidak setuju dengan pendapat Johanis Tanak. Menurutnya, pendapat tersebut justru akan bertolak belakang dengan pemberantasan korupsi. Bahkan, akan merangsang setiap orang untuk melakukan praktik korupsi.

“Tidak setuju, pendapat ini akan merangsang orang melakukan korupsi yang sebesar-besarnya dan menyimpannya serapi-rapinya. Jikapun tertangkap hanya akan dituntut pengembalian kerugian negara, konsep seperti ini bisa ditetapkan pada kejahatan lain, baik yang merugikan orang perorang maupun merugikan negara, selain korupsi dan TPPU,” tegas Fickar.

Fickar pun menegaskan, biaya negara dalam dunia peradilan merupakan bagian dari kewajiban negara untuk membiayai operasional tiga kekuasaan, di antaranya eksekutif, legislatif dan yudikatif salah satunya peradilan. Sehingga tidak ada alasan menghamburkan uang negara.

“Justru memafkan korupsi dengan tidak menyidangkan dan hanya membayar kerugian adalah tindakan yang akan merugikan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Semua orang berkedudukan sama di depan hukum termasuk para calon koruptor,” cetus Fickar.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan