Johanis Tanak Usul Restorative Justice pada Kasus Korupsi, Pakar Hukum Pidana Bilang Merusak Sistem

  • Bagikan
Johanis Tanak (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Sebelumnya, Johanis Tanak berpendapat penggunaan restorative justice dinilai layak pada penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Pernyataan ini disampaikan saat melakukan uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Wakil Ketua KPK di Komisi III DPR RI, Rabu (28/9) kemarin.

“Saya mencoba berpikir untuk Restorative Justice terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Tapi apakah mungkin yang saya pikirkan itu dapat diterima, saya juga belum tahu. Harapan saya dapat diterima,” ujar Johanis.

Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi itu menyatakan, RJ tidak hanya bisa dilakukan dengan perkara tindak pidana umum, tetapi juga tindak pidana khusus, dalam hal ini korupsi.

“Hal ini dapat saja dilakukan meskipun Pasal 4 dalam Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatakan apabila ditemukan adanya kerugian keuangan negara, tidak menghapus proses tindak pidana korupsi. Namun hal itu sangat dimungkinkan berdasarkan teori ilmu hukum, yang ada bahwasanya peraturan yang ada sebelumnya di kesampingkan oleh peraturan yang ada setelah itu,” ucap Johanis.

Dia mengutarakan, dalam menggunakan RJ bisa menggunakan Undang-Undang tentang BPK. Johanis menyebut, apabila BPK menemukan suatu kerugian keuangan negara, maka BPK akan memberikan kesempatan selama 60 hari kepada yang diduga melakukan kerugian keuangan negara untuk mengembalikkan kerugian negara.

Dia mengakui, RJ belum diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tetapi, hal ini bisa diatur dalam suatu peraturan untuk mengisi kekosongan hukum dengan membuat Peraturan Presiden.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan