Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan, Menhub Disebut Korbankan Keselamatan Publik

  • Bagikan
Ketua Umum Gasdapap, Khoiri Soetomo (kiri)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo mengatakan penetapan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan sebesar 11%, sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 184 Tahun 2022 tidak sesuai dengan usulan oleh Gapasdap.

"Sebenarnya, usulan Gapasdap menaikkan tarif akibat adanya kenaikan BBM adalah hanya sebesar 7-10%, akan tetapi yang besar adalah adanya kekurangan pada saat penetapan tarif sebelumnya yang dihitung mulai tahun 2018, dimana kekurangan tersebut mencapai 35,4%," kata Khoiri.

Khoiri menyebut sebenarnya sesuai ketentuan harus dilakukan evaluasi atau penyesuaian setiap 6 bulan, tetapi hal ini tidak dilakukan sehingga tidak cukup untuk menjamin keselamatan pelayaran dan juga standar pelayanan minimum.

"Apalagi ditambah dengan pengaruh kenaikan BBM sebesar 32% yang berdampak kekurangan sebesar 7 - 10%. Harusnya, kenaikan tarif sebesar 43 %," sebut Khoiri.

Menurut Khoiri, pihaknya heran, di satu sisi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi adalah penanggung jawab keselamatan transportasi. Akan tetapi kenapa menetapkan tarif yang bertolak belakang dengan keselamatan.

"Dan ini seakan-akan kami dijebak pada penilaian publik tentang rendahnya jaminan keselamatan transportasi penyeberangan ataupun standar pelayanan minimum yang kurang," jelasnya.

"Kami sebagai asosiasi pengusaha angkutan penyeberangan tidak bisa menerima tuntutan untuk keselamatan dari pemerintah. Sehingga keselamatan bukan menjadi tanggung jawab operator/pengusaha lagi, tetapi merupakan tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan karena kondisi pentarifan yang sangat minim," sambung Khoiri

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan