Pencopotan Aswanto dari MK Dinilai Sewenang-wenang, Komisi III Beralasan Kecewa Produk DPR Dianulir

  • Bagikan
Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pencopotan Prof Aswanto dari jabatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kini jadi polemik. Sejumlah pihak menilai pencopotan itu melanggar aturan dan sewenang-wenang.

Meski begitu, menurut Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto, kinerja Aswanto amat mengecewakan sebagai salah satu perwakilan Hakim MK dari DPR.

Salah satu blunder yang Aswanto lakukan adalah kerap kali menganulir produk hukum yang digagas legislatif.

"Tentu mengecewakan dong, ya gimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia. Dia wakilnya dari DPR, kan gitu loh," pungkas Bambang Pacul, di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Jumat (30/9/2022).

Sebuah komitmen yang dibalas dengan kekecewaan, kata dia, Aswanto telah melanggar komitmen dengan DPR ketika masih menjabat Hakim MK.

Sebuah keputusan politik, jadi jalan tengah bagi DPR dalam menyelesaikan persoalan dengan Aswanto.

"Ini keputusan politik, tentu ini nanti karena hadirnya keputusan politik juga karena hadirnya surat MK toh? Kan gitu lho, dasar-dasar hukumnya bisa dicari lah, tapi ini kan dasar surat MK yang mengkonfirmasi, tidak ada periodesasi," sambungnya.

Kemudian Sekretaris Jendral (Sekjen) Mahkamah Konstitusi (MK) Guntur Hamzah, ditunjuk menjadi Hakim Konstitusi untuk menggantikan Aswanto.

"Ya kan beliau sudah sangat paham di kesekjenan MK, tahu segala macam prosedur itu kita pilih," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Mantan Ketua MK, Prof Jimly Asshiddiqie, memastikan bahwa proses pencopotan Aswanto yang kemudian digantikan oleh Guntur Hamzah sebagai tindakan yang tidak sah dan melanggar aturan.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan