Buntut Soal Pemecatan Hakim Konstitusi Aswanto, Benny K Harman Tawarkan 4 Opsi, Salah Satunya Presiden Tidak Terbitkan Keppres

  • Bagikan
Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Anggota DPR RI dari fraksi Demokrat Benny K Harman mendadak menyinggung pernyataan mantan Hakim MK terkait DPR yang melanggar konstitusi.

Menurut Benny, setidaknya ada 4 opsi untuk menyelesaikan perosalan tersebut. Salah satunya, DPR harus menarik kembali keputusannya.

"Hakim MK yang ditunjuk dengan sikap kenegarawanannya menolak penunjukannya yang penuh cacat," ujar Benny dikutip dari unggahan twitternya, @BennyHarmanID (2/10/2022).

Selanjutnya kata Benny, MK mesti menolak hakim MK hasil penunjukan DPR yang inkonstitusional tersebut. Terakhir menurut Benny, Presiden tidak terbitkan Keppres.

Sebelumnya, Sembilan mantan hakim konstitusi, yang tiga di antaranya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD, dan Hamdan Zoelva, sepakat bahwa langkah DPR memberhentikan hakim konstitusi Aswanto di tengah-tengah masa jabatannya adalah perbuatan melanggar konstitusi dan Undang-Undang MK.

Pemerintah, dalam hal ini Presiden, didesak untuk tidak menindaklanjuti keputusan DPR itu dengan mengeluarkan keputusan presiden.

Tidak ada konsekuensi bagi Presiden tidak mengikuti keputusan DPR tersebut karena pemberhentian Aswanto memang tidak bisa ditindaklanjuti. 

(Muhsin/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan