Bonefasius A Muenda: Kalau hanya Gubernur yang Ditangkap Berarti Ada Pembiaran di Kabupaten

  • Bagikan
Gubernur Papua Lukas Enembe -dok-

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mangkirnya Gubernur Papua Lukas Enembe dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan keresahan di masyarakat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Keerom Bonefasius A. Muenda mengatakan, keresahan muncul terkait masalah dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Kenyataan yang terjadi terkait dana Otsus, masyarakat menyalahkan Pusat dan menyatakan Otsus tidak berhasil,” kata Bonefasius kepada wartawan, Rabu (5/10).

Ketua Komisi C DPRD Keerom ini mengatakan, pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana dan memberikan kewenangan kepada kepala-kepala daerah untuk kelola dana tersebut.

“Pusat sudah memberikan hati, mau jantung lagi. Sebagai anggota DPRD yang melakukan fungsi pengawasan, kami sering memperdebatkan kemana dana Otsus ini pergi. Otsus itu mengalir dari saku ke saku. Saku orang-orang yang memangku jabatan,” imbuhnya.

Karena itu, mantan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Keerom ini meminta kepada KPK tidak hanya menangkap Lukas Enembe, tetapi kepala daerah lainnya yang terindikasi melakukan korupsi dana otsus juga harus disasar.

“Kalau hanya Gubernur yang ditangkap berarti ada pembiaran di kabupaten-kabupaten. Kalau pembiaran ini terjadi maka proses pembinaan politik di Papua akan mandeg,’’ tegas Bonefasius.

Kepada kelompok pendukung Lukas Enembe yang hingga saat ini masih menjaga rumah Lukas Enembe, Bonefasius mengimbau untuk membubarkan diri. Warga tidak boleh menghalang-halangi KPK penegakan hukum.

“Masyarakat harus bisa menerima KPK ambil Lukas untuk memberikan keterangan. Bukan malah melarang Lukas atau menghalang-halangi. Lukas sebagai seorang intelektual harus bisa menghadapi proses hukum,” pungkas Bonefasius.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan