Mahalnya Ongkos Perkara di Mahkamah Partai Golkar, Menang Kalah Harus Bayar

  • Bagikan
Dapil Sulsel II DPR RI bertabur bintang dari Partai Golkar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pengacara Hery Syamsuddin menyoroti Mahkamah Partai Golkar yang telah menetapkan sejumlah biaya yang harus dibayar di Mahkamah.

Hery mengatakan, putusan tersebut sangat memberatkan pihak yang berperkara di Mahkamah Partai Golkar. Sebelumnya, menurut Hery. Dirinya sering mendampingi klien yang berperkara di Mahkamah Partai, Prosesnya sangat cepat dan tidak ada pembayaran seperti putusan tersebut.

"Jadi, pada masa bapak Adies Kadir menjadi Ketua Mahkamah Partai, kami sering berperkara di MPG, namun tidak ada biaya-biaya Yang memberatkan klien kami, dan kami merasakan pelayanan yang sangat maksimal dari MPG," ujar Hey.

Lanjut dia katakan, setelah ketua MPG dipimpin oleh John Kenedy Azis, ditetapkan sejumlah biaya yang menjadi kewajiban para pihak yang berperkara, dan hal itu sangat memberatkan pihak yang berperkara.

"Sebagai lembaga peradilan yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 untuk melaksanakan proses peradilan di internal partai dengan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara, Mahkamah Partai harus tunduk pada prinsip-prinsip peradilan yang cepat," lanjut Hery.

"Sederhana dan biaya murah, sebagaimana UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman Jo UU No. 2 tahun 2011, tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik," sambungnya.

Menurut Hery, proses penyelesaian perkara di Mahkamah Partai memudahkan dan tidak memberatkan kader partai dalam proses sengketa di internal Partai.

Lanjut dia menambahkan, penetapan biaya perkara oleh ketua MPG tersebut mencoreng wibawa Ketua Umum Airlangga Hartarto. Hal itu akan berdampak pada kepercayaan kader dan pengurus Partai Golkar kepada Airlangga Hartarto dan Mahkamah Partai Golkar.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan