Pahala Nainggolan Dilapor ke Dewan Pengawas KPK, Ini Kasusnya

  • Bagikan
Pakar hukum yang juga aktivis antikorupsi Universitas Andalas Feri Amsari melaporlkan Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan ke Dewan Pengawas KPK, Rabu (5/10). (Ridwan)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Pelaporan ini atas tudingan penyalahgunaan kewenangan.

“Kami menduga Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK (Pahala Nainggolan) tersebut menyalahgunakan kewenangan, kami menduga juga bahwa Deputi Pencegahan memanfaatkan kewenangan tersebut untuk kepentingan BUMN,” kata pakar hukum Universitas Andalas, Feri Amsari di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (5/10).

Feri menjelaskan, penyalahgunaan wewenang itu terjadi saat Pahala menerbitkan surat tanggapan permohonan perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) pada 2017 lalu. Saat itu, PT Geo Dipa Energi meminta klarifikasi terkait rekening milik PT Bumigas Energi di HSBC Hong Kong.

KPK lantas menyebut PT Bumigas Energi tidak memiliki rekening di bank tersebut.

Surat itu juga menyinggung kewajiban penyediaan data penarikan pertama atas kontrak kerja PT Geo Dipa Energi dengan PT Bumigas Energi terkait proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Dieng dan Patuha.

Feri memduga, hal tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Apalagi, PT Bumigas Energi sudah melakukan konfirmasi terkait transaksi penarikan pertama kepada HSBC Hongkong pada awal 2018.

“Sehingga surat dari Deputi Penindakan KPK tersebut tidak memiliki alasan hukum bahwa PT Bumigas tidak memiliki rekening HSBC Hongkong pada tahun 2005,” ucap Feri.

Dia pun menduga, klarifikasi yang dilakukan Pahala tidak tepat. Sebab, rekening itu tidak langsung dikonfirmasi ke pihak HSBC Hong Kong, tetapi melalui cabang di Indonesia.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan