DPR Mengadu Domba Aswanto dan Guntur

  • Bagikan
Fajlurrahman Jurdi

Pilihan Guntur adalah pilihan berat, sementara Aswanto tidak bisa mempertahankan dirinya. Ia “ditarik” pulang oleh sekelompok oligarki yang tak suka pada putusannya, yang membatalkan banyak undang-undang yang buruk rupa dan betapa “dungunya” politik legislasi di DPR.

Oligarki rakus dan tak tau diri ini merasa terganggu, bahwa proyek legislasi “jahat” yang mereka perjuangkan, dengan uang dan kekuasaan, sebagian tak berhasil dipertahankan.

Menghubungkan keretakan hubungan Aswanto dan Guntur adalah skema berpikir yang keliru. Bagi saya keduanya justru sedang bekerjasama mensiasati rencana jahat politisi di senayan. Jika Guntur tidak menggantinya, Aswanto tetap akan diganti. Jika Guntur gak mau, maka akan ada orang lain yang mengambil posisi itu. Maka mereka berdua pasti sudah saling sepakat.

Terjungkalnya Logika.

Dalil konstitusi merumuskan argumen yang tak sejalan dengan “kesepakaan” ugal-ugalan DPR. Dalil undang-undang dilucuti sedemikian rupa hingga di titik nadir oleh partai politik di senayan. Entah apa dalil yang legal dari mereka, tetapi jelas seluruhnya adalah dalil “permusuhan” dan “minta imbalan”.

Kekuasaan bagi mereka adalah transaksional, “apa yang kami berikan, harus pula kau balas. Jika kau kami berikan kekuasaan, kau harus mendukung apa yang kami lakukan tanpa reserve, meskipun itu berupa kejahatan”. Ini Dalil “kesesatan”. Ini dalil “menyesatkan”.

Aswanto adalah hakim MK yang berasal dari unsur DPR. Di dalam Konstitusi, Hakim MK RI berasal dari tiga unsur. Tiga orang diusulkan oleh DPR, tiga orang diusulkan oleh Presiden dan tiga orang diusulkan oleh MA, sehingga jumlahnya jadi Sembilan orang. Inilah dalil kitab konstitusi kita, tepat di Pasal 24C.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan