DPR Mengadu Domba Aswanto dan Guntur

  • Bagikan
Fajlurrahman Jurdi

Logika mereka, jika hakim berasal dari DPR, maka dia harus membawa misi politik DPR di MK. Dia tidak membaca atau semacam kebodohan yang suram, bahwa hakim itu ada di cabang kekuasaan lain, yakni kekuasaan kehakiman. Di UUD NRI tahun 1945 jelas bahwa kekuasaan kehakiman ada di Bab IX, tidak berada satu lingkup dengan Kekuasaan Legislatif. Konsepnya terang benderang, tidak samar-samar, tidak mungkin salah tafsir.

Kekuasaan ini terpilah dalam tiga cabang, demikian khutbah Montesqieu. Pertama, La Puissance Legislative (kekuasaan legislatif), Kedua, La Puissance executive (kekuasaan eksekutif), dan Ketiga, la puissance the juger (kekuasaan kehakiman). Masing-masing kekuasaan ini tidak boleh saling mencampuri dan mengintervensi, sehingga disebut sebagai separation of powers. kekuasaan ketiganya dipisah. Ada jarak distingtif, mereka tak saling mencampuri satu sama lain.

Namun kenyataannya, konsep separation of powers ini tidak lagi dapat dipertahankan, sehingga kekuasaan tidak dipisah, tapi dibagi. Pembagian kekuasaan ini disebut sebagai division of powers dan dalam konteks vertikal, dikenal pula istilah distribution of powers.

Anggota DPR yang terhomat, ketua komisi yang berkomentar ajaib dan dimuat diberbagai media, tidak pernah membaca atau pura-pura lupa, bahwa pelajaran tentang ini sudah diperkenalkan sejak SLTP. Kekuasaan itu dibagi tiga, masing-masing tak boleh saling mengintervensi satu sama lain. Kekuasaan tak digenggam dalam satu tangan, lalu mengintervensi kesana-kemari. Karena cara-cara demikian adalah cara otoritarian. Padahal Otorianisme adalah watak purba manusia, yang mau menggenggam sendiri kekuasaannya. Ia sudah tumbang dengan pekikan teriakan rakyat Prancis yang tumpah di jalan, dengan semboyan bertenaga dan provokatif, “liberte, egalite, fraternite” saat Louis XIV mengucapkan dengan gagah kalimat “purba”, “Létat et moi”, Negara adalah aku.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan