DPR Mengadu Domba Aswanto dan Guntur

  • Bagikan
Fajlurrahman Jurdi

Oleh: Fajlurrahman Jurdi

(Dosen Fakultas Hukum Unhas)

Tak ada angin, tak ada bisik-bisik, tiba-tiba Aswanto, Hakim MK RI diganti. Meskipun usia jabatannya masih lama, tiba-tiba dia di copot. Mengagetkan, membingungkan dan meresahkan. Yang bikin banyak orang tercengang, penggantinya adalah Guntur Hamzah, Sekjen MK RI, kawan dekan, teman se almamater dan sahabat dekatnya, dari Fakultas Hukum Unhas. Saya ingin mendudukkan persoalan ini secara samar.

Aswanto dan Guntur

Dua professor dari Fakultas Hukum Unhas ini, adalah dua kawan yang saling menopang di MK. Aswanto adalah mantan dekan Fakultas Hukum, ahli hukum pidana, serta professor dengan gaya komunikasi yang cukup baik ke semua orang. Guntur adalah akademisi dengan banyak prestasi, pernah menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengembangan Teknologi Informasi MK. Lalu karena kemampuan adaptasi dan komunikasinya yang baik, ia berhasil menjadi Sekjend MK RI. Suatu jabatan pestisius dan tertinggi dalam jenjang karir ASN. Sementara Aswanto, adalah Wakil Ketua MK RI, sisa selangkah lagi, ia akan menjadi Ketua MK RI. Dalam tradisi kepemimpin di MK, biasanya wakil ketua akan menjadi ketua setelah posisi jabatan ketua berakhir.

Banyak spekulasi yang mencoba “mengadu domba”, bahwa Guntur dan Aswanto bermusuhan. Mereka berdua saling menegasikan, karena kekuasaan. Menurut saya, ini tidak mungkin terjadi. Saya menyaksikan bagaimana keakraban dua akademisi Fakultas Hukum Unhas ini, serta mereka saling mensupport satu sama lain.

Pilihan Guntur adalah pilihan berat, sementara Aswanto tidak bisa mempertahankan dirinya. Ia “ditarik” pulang oleh sekelompok oligarki yang tak suka pada putusannya, yang membatalkan banyak undang-undang yang buruk rupa dan betapa “dungunya” politik legislasi di DPR.

Oligarki rakus dan tak tau diri ini merasa terganggu, bahwa proyek legislasi “jahat” yang mereka perjuangkan, dengan uang dan kekuasaan, sebagian tak berhasil dipertahankan.

Menghubungkan keretakan hubungan Aswanto dan Guntur adalah skema berpikir yang keliru. Bagi saya keduanya justru sedang bekerjasama mensiasati rencana jahat politisi di senayan. Jika Guntur tidak menggantinya, Aswanto tetap akan diganti. Jika Guntur gak mau, maka akan ada orang lain yang mengambil posisi itu. Maka mereka berdua pasti sudah saling sepakat.

Terjungkalnya Logika.

Dalil konstitusi merumuskan argumen yang tak sejalan dengan “kesepakaan” ugal-ugalan DPR. Dalil undang-undang dilucuti sedemikian rupa hingga di titik nadir oleh partai politik di senayan. Entah apa dalil yang legal dari mereka, tetapi jelas seluruhnya adalah dalil “permusuhan” dan “minta imbalan”.

Kekuasaan bagi mereka adalah transaksional, “apa yang kami berikan, harus pula kau balas. Jika kau kami berikan kekuasaan, kau harus mendukung apa yang kami lakukan tanpa reserve, meskipun itu berupa kejahatan”. Ini Dalil “kesesatan”. Ini dalil “menyesatkan”.

Aswanto adalah hakim MK yang berasal dari unsur DPR. Di dalam Konstitusi, Hakim MK RI berasal dari tiga unsur. Tiga orang diusulkan oleh DPR, tiga orang diusulkan oleh Presiden dan tiga orang diusulkan oleh MA, sehingga jumlahnya jadi Sembilan orang. Inilah dalil kitab konstitusi kita, tepat di Pasal 24C.

Logika mereka, jika hakim berasal dari DPR, maka dia harus membawa misi politik DPR di MK. Dia tidak membaca atau semacam kebodohan yang suram, bahwa hakim itu ada di cabang kekuasaan lain, yakni kekuasaan kehakiman. Di UUD NRI tahun 1945 jelas bahwa kekuasaan kehakiman ada di Bab IX, tidak berada satu lingkup dengan Kekuasaan Legislatif. Konsepnya terang benderang, tidak samar-samar, tidak mungkin salah tafsir.

Kekuasaan ini terpilah dalam tiga cabang, demikian khutbah Montesqieu. Pertama, La Puissance Legislative (kekuasaan legislatif), Kedua, La Puissance executive (kekuasaan eksekutif), dan Ketiga, la puissance the juger (kekuasaan kehakiman). Masing-masing kekuasaan ini tidak boleh saling mencampuri dan mengintervensi, sehingga disebut sebagai separation of powers. kekuasaan ketiganya dipisah. Ada jarak distingtif, mereka tak saling mencampuri satu sama lain.

Namun kenyataannya, konsep separation of powers ini tidak lagi dapat dipertahankan, sehingga kekuasaan tidak dipisah, tapi dibagi. Pembagian kekuasaan ini disebut sebagai division of powers dan dalam konteks vertikal, dikenal pula istilah distribution of powers.

Anggota DPR yang terhomat, ketua komisi yang berkomentar ajaib dan dimuat diberbagai media, tidak pernah membaca atau pura-pura lupa, bahwa pelajaran tentang ini sudah diperkenalkan sejak SLTP. Kekuasaan itu dibagi tiga, masing-masing tak boleh saling mengintervensi satu sama lain. Kekuasaan tak digenggam dalam satu tangan, lalu mengintervensi kesana-kemari. Karena cara-cara demikian adalah cara otoritarian. Padahal Otorianisme adalah watak purba manusia, yang mau menggenggam sendiri kekuasaannya. Ia sudah tumbang dengan pekikan teriakan rakyat Prancis yang tumpah di jalan, dengan semboyan bertenaga dan provokatif, “liberte, egalite, fraternite” saat Louis XIV mengucapkan dengan gagah kalimat “purba”, “Létat et moi”, Negara adalah aku.

Tetapi kita juga tak lupa, bahwa para penguasa yang tenggelam dalam kenikmatan kekuasaanya, kadang-kadang memang tidak bisa berpikir. Berpikir bagi mereka sungguh mahal, karena soal sederhana saja, mulutnya yang bicara, tapi pikiran berhenti. Ini jadi tragedi, karena mereka di parlemen. Tempat orang disuruh “berbicara”, tetapi tak berpikir. Kecepatan Mulut melampaui pikiran, maka sampah semua yang keluar dari mulutnya. Mulut kekuasaan yang tak bisa berpikir.

Renungan

Menurut saya, kisah Aswanto adalah salah satu drama dari tahapan Pemilu 2024. Akan ada banyak tumbal yang berjatuhan sepanjang tahapan Pemilu ini. Aswanto mesti menikmati, bahwa dia berakhir dengan cara terhormat. Ia dipuja karena sikap diamnya. Ia tak berucap dan tak berkomentar apapun.

Saya menghormati sikap Guntur, yang menyelamatkan ide kawannya. Dan dia sadar, bahwa dirinya sedang dijerumuskan ke dalam lembah politik. Sikap Guntur menurut saya adalah sikap yang menyelamatkan MK. Dia sengaja diadu dengan kawan terdekatnya. Tetapi yang mengadu tak berhasil. Keduanya saling menopang, saling mendukung dan inilah sikap kawan yang baik. Bagi mereka yang tidak mengetahui kedua orang ini, dan hanya tau bahwa mereka berdua saat berkuasa, bebas berkomentar. Bebas pula mengadu dan memberi tafsir. Tetapi kami, anak didiknya, teman sejawatnya, menganggap ini sikap akademik yang rumit, saat kekuasaan datang menggempur. Badai kekuasaan kadang bagai tsunami, kadang pula mereka seperti air keruh, merusak kejernihan kehidupan berbangsa dan bernegara. (*)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan