BPK Temukan Insentif Pajak Rp15,31 Triliun Bermasalah, Prastowo: Potensi Fraud Tentu Ada

  • Bagikan
ilustrasi pajak

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — BPK menemukan insentif pajak Rp15,31 Triliun yang belum memadai dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022.

Dari Rp15,31 triliun itu, sebanyak Rp6,74 Triliun yang merupakan realisasi insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) periode 2020-2021 yang belum dicairkan di periode tersebut.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Prastowo Yustinus mengatakan, Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan tindak lanjut atas temuan tersebut.

Dia menjelaskan, realisasi fasilitas PPN Non PC-PEN 2021 sebesar Rp1,7 Triliun diindikasikan Rp1,3 Triliun tidak sesuai ketentuan.

“DJP telah menindaklanjuti dengan penelitian internal dan permintaan tanggapan kepada unit vertikal. Disimpulkan bahwa nilai Rp1,7 T tersebut sudah sesuai dengan ketentuan,” jelasnya, Sabtu, (8/10/2022).

Kemudian, realisasi fasilitas PPN PC-PEN 2021 sebesar Rp3,7 Triliun, diindikasikan Rp154,82 miliar tidak sesuai ketentuan.

Dari hasil penelitian DJP kata dia, diketahui penyebabnya ada tiga diantaranya adalah perbedaan pemahaman dan/atau pengolahan data antara DJP dan BPK, WP kurang lengkap dalam mengisi keterangan atau referensi (hal ini masih dapat diakomodasi dengan adanya relaksasi), serta adanya penggunaan faktur pajak pengganti yang secara ketentuan sudah sesuai.

Dengan demikian, Pria kelahiran Gunungkidul Yogyakarta ini menyebut, DJP berpendapat bahwa nilai tersebut sudah sesuai dengan ketentuan.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan