Kemendikbudristek Janji Angkat 1 Juta Guru Honorer pada 2022, Ketua PB PGRI: Ada Guru Bahkan Sudah Lulus Seleksi PPPK, Tetapi Belum Diangkat

  • Bagikan
ILUSTRASI GURU. (SATRIA CAHYONO/JAWA POS RADAR TULUNGAGUNG)

FAJAR.CO.ID, TANJUNGPINANG -- Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI selalu menyuarakan kepada pemerintah pusat, agar mengangkat status guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN), minimal pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.

Hal itu diungkap Ketua PB PGRI, Huzaifa Dadang AG di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Senin (10/10).

Menurutnya, persoalan guru honor itu seharusnya selesai ditangani pada 2015. Hal itu merujuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

"Namun pemerintah belum sepenuhnya menjalankan amanat undang-undang itu, karena sampai hari ini masih ada 52,2 persen guru honor di tanah air,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut Dadang, pada 2021 pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memberi angin segar bahwa 2022 akan diangkat satu juta guru PPPK. Akan tetapi, katanya, sampai hari ini kebijakan itu belum terlaksana secara maksimal.

“Ada guru yang bahkan sudah lulus seleksi PPPK, tetapi belum diangkat dan terima SK," katanya.

Selanjutnya, tambah Dadang, pada 2022 pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Guru PPPK.

Dia menilai jika merujuk UU dan PermenPAN-RB tersebut, maka 2023 tak ada lagi guru berstatus honorer, artinya mereka berpotensi diangkat menjadi PPPK atau pegawai negeri sipil (PNS).

"Kita tunggu saja, pemerintah pasti punya niat baik bahwa 2023 tak ada lagi guru honor, semua guru honorer sekarang diangkat jadi ASN, minimal PPPK,” kata mantan kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, itu.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan