Menurut dia, guru honorer sangat berperan dalam dunia pendidikan nasional karena jumlahnya lebih banyak dibanding guru PNS.
Berdasar data PGRI, secara nasional terdapat 3.357.935 guru di Indonesia. Perinciannya, 52,2 persen atau 1.754.555 guru honor, dan selebihnya 1.603.380 guru PNS. "Artinya, guru honor memang lebih dominan dari PNS," kata Dadang.
Lebih lanjut Dadang mengatakan pengelolaan pendidikan harus dilakukan dengan langkah dan tata kelola yang benar.
Menurutnya Kemendikbudristek, KemenPAN-RB, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mesti satu suara menyikapi rencana pengangkatan 1 juta guru PPPK tahun ini. Dia menyatakan ketika Kemendikbudristek mengusulkan pengangkatan guru PPPK, tentu Kemenkeu harus mengalokasikan anggaran.
“Karena gaji guru bersumber dari APBN melalui dana alokasi umum ke pemerintah daerah," ucap Dadang.
Dia turut menanggapi wacana pemerintah menghapus tenaga guru honor pada akhir 2023. Menurutnya, ketika guru honor dihapus, maka siapa yang akan mengajar anak-anak generasi penerus bangsa ke depan. Ada sekolah di pulau terluar Indonesia, khususnya di Provinsi Kepri, hanya kepala sekolah yang berstatus PNS, sementara gurunya semua tenaga honorer.
"Jadi, saya mengajak guru honor berbaik sangka saja kalau wacana penghapusan itu diganti dengan pengangkatan guru PPPK atau PNS," pungkas Dadang. (ant/jpnn/fajar)
