Dia menjelaskan, executive order semacam itu pernah dikeluarkan Presiden Obama saat polisi di Amerika Serikat dinilai brutal laiknya organisasi paramiliteristik. Isi EO itu adalah panduan detail tentang daftar peralatan yang dilarang dan dikendalikan, kebijakan, pelatihan, dan protokol penggunaan peralatan. Selain itu, proses akuisisi peralatan, transfer, penjualan, pengembalian, dan penghancuran peralatan, serta pengawasan, kepatuhan, dan implementasi.
”Tapi saya pesimistis Jokowi akan mengeluarkan EO semacam itu. Jadi, menurut saya, Kapolri saja yang ambil langkah komprehensif dengan cakupan seluas EO Obama tadi,” tutur Reza.
Dia menambahkan, hal itu semakin penting, mengingat pada 2020 kabarnya terjadi peningkatan anggaran Polri untuk pengadaan peralatan pengendali massa, antara lain gas air mata, sebesar 14,8 juta dolar.
”Ini enam kali lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa polisi sudah punya ramalan akan banyak situasi massa yang bakal dihadapi dengan cara keras,” tandas Reza.
Penggunaan cara keras itu, menurut Reza, merefleksikan derajat kesantunan (civility) personel, sekaligus mengisyaratkan tingginya legal cynicism di masyarakat. ”Legal cynicism yang ditandai ketidakpatuhan masyarakat pada hukum dan keengganan masyarakat bekerja sama dengan polisi,” ujar Reza. (jpg/fajar)
