FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Partai Demokrat digadang-gadang akan ikut mendukung Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 mendatang.
Demokrat akan menyusul Nasdem mengusung Gubernur DKI Jakarta itu. Satu partai lainnya yang akan ikut bergabung adalah PKS.
Politisi Partai Demorkat, Ardi Wirdamulia mengungkapkan musuh sebenarnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
"Menjelang kontestasi politik akbar di tahun 2024, saya tidak henti-hentinya mengingatkan," ucapnya dikutip dari Twitter pribadinya, Rabu (12/10/2022).
Ia menyebut bahwa musuh Pemilu 2024 bukan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Musuh kita bukan pendukung Jokowi atau orang yg biasa Anda sebut dengan cebong. Bukan. Musuh kita, dan harusnya musuh bersama, adalah gerombolan buzzeRp yg terus memecah belah bangsa," jelasnya.
Ia pun menambahkan bagi Partai Demokrat, pesaing politik perlu di perlakukan dengan hormat.
"Karena kita menginginkan hal yg sama. Indonesia yg lebih baik. Demokrat bersaing dengan dasar penawaran pemikiran, kebijakan dan program yang lebih baik. Melalui kader-kader yang lebih mumpuni," ungkapnya.
Ardi menyebut dalam semangat kontestasi ini akan banyak ledek-ledekan atau psy war yg menyertainya. Tapi itu semua hanya bumbu-bumbu.
"Menu utama yg harus selalu dikontestasikan adalah solusi bagi permasalahan yg dihadapi masyarakat. Ketidakadilan sosial, himpitan ekonomi dan kesewenang-wenangan," ucap dia.
Ia juga menyebut pendukung Presiden Jokowi dan pendukung partai lain juga merasa sedang melakukan hal yang sama.
"Jadi ya mari kita lakukan kontestasi ini dalam koridor yang sehat. Dan ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh buzzeRp. Yg dapat duit dari keributan. Dari fear mongering."
Ardi juga menyebut bahwa bila mendengan buzzerRp, maka tak akan ada solusi yang didapat meskipun mereka terus mengoceh.
"Anda ngga akan dengar/dapat solusi dari buzzeRp" ini. Dari arah pro pemerintah, yg mereka tebar hanya ketakutan dan kebencian. Radikal-radikul. Insinuasi terhadap intoleransi. Ayat mayat. Dari yg kontra pemerintah yg mereka ributkan cuma soal ijasah palsu, PKI atau kofar-kafir," ucapnya.(wartaekonomi/fajar)
