Sebut Pelayanan Publik Terganggu, Kemendagri Diminta Nonaktifkan Lukas Enembe

  • Bagikan
Gubernur Papua Lukas Enembe (Antara)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta segera menonaktifkan Lukas Enembe dari jabatan Gubernur Papua. Sebab, Lukas Enembe sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, kesehatannya dianggap bermasalah usai dilaporkan empat kali mengalami stroke.

Koordinator Cendekiawan Muda Papua, Paulinus Ohee mengatakan, kondisi Lukas telah mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Papua. Oleh karena itu sebaiknya ada pengganti sementara sampai Lukas mendapat kejelasan hukum atas perkara yang melilitnya.

“Penting sekali untuk adanya penjabat gubernur untuk melaksanakan proses pelayanan publik oleh pemerintah,” kata Paulinus kepada wartawan, Senin (17/10).

Menurut Paulinus, dengan dinonaktifkannya Lukas Enembe dari jabatan Gubernur akan memberikan tiga manfaat sekaligus. Yakni, Lukas bisa lebih fokus menjalankan perawatan kesehatan, lebih siap menghadapi proses hukum, dan kinerja Pemprov dalam melayani masyarakat tetap optimal.

“Kondisi gubernur dalam keadaan sakit, namun pemerintahan harus tetap berjalan. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri harus menonaktifkan gubernur untuk pemulihan kesehatan dan menjalankan proses hukum yang sedang dihadapi,” tegasnya.

Ditambahkan, sangat penting sekali Gubernur selaku kuasa pengguna anggaran harus ada. Dengan adanya pejabat gubernur baru maka semua hambatan dalam menjalankan roda pembangunan di Papua dapat teratasi.

Diketahui, KPK belum mau menjemput paksa Gubernur Papua Lukas Enembe, meski telah dua kali mangkir dari pemanggilan tim penyidik. Lembaga antirasuah mempertimbangkan aspek keselamatan dalam melakukan setiap tindakan.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan