"Di Jakarta itu yang diatur hanya ruas jalan tertentu diberlakukan ganjil genap, ini adalah kelemahannya karena akan menimbulkan kemacetan lain di ruas jalan sekitarnya," jelasnya di sela-sela gladi persiapannya untuk pengukuhan jabatan guru besar yang akan digelar pada Senin, 24 Oktober.
Menurutnya, skema GGKK menyasar semua ruas jalan wilayah perkotaan. Dengan demikian, dipastikan volume kendaraan khususnya kendaraan roda empat akan berkurang signifikan karena adanya pengaturan ganjil genal. Meskipun pembatasan hanya bagi kendaraan roda empat milik pegawai kantoran. Baik PNS, BUMN, maupun pegawai swasta.
"Saat ini, di Kota Makassar sekira 82 persen pekerja menggunakan kendaraan pribadi. Itu dari total 1,46 juta kendaraan bermotor di kota ini. Khusus roda empat jumlahnya di kisaran 0,24 juta unit. Jika skema GGKK diberlakukan akan sangat membantu mengurai kemacetan," ungkapnya.
Prof Lambang juga menegaskan, banyak dampak positif jika skema GGKK ini diberlakukan di Makassar. Mulai dari pengurangan biaya akibat kemacetan dari konsumsi BBM yang ditaksir hingga Rp3 miliar per hari.
Kemudian, polusi udara akan berkurang, mendorong efektivitas transportasi massal seperti Teman Bus, dan perkantoran tidak perlu disesaki dengan kendaraan pegawaianya yang membutuhkan lahan parkir yang luas.
"Kita juga tidak akan melihat lagi ada mobil parkir di jalanan depan kantornya, karena area parkir sudah penuh. Di mana tidak hanya mengambil space ruas jalan, tetapi menjadi pemicu kemacetan baru. Ingat, dari sisi ilmu transportasi, satu mobil parkir di pinggir bahu itu mengganggu arus lalu lintas minimal 100 meter," urainya. (arm/fajar)
