FAJAR.CO.ID, SURABAYA - Nasib guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) SMA/SMK negeri di Jatim tidak jelas. Selama lima bulan terakhir mereka belum menerima honorarium.
Merespons hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi mengatakan pembayaran honorarium menyesuaikan anggaran dalam perencanaan Bappeda Jatim. Sesuai alokasi APBD yang dibuat Bappeda Jatim, honorarium yang terbayar hanya Januari sampai April.
Alokasi anggaran tersebut masuk dalam APBD murni tahun 2022 untuk lima kali pencarian, yaitu empat untuk honorarium dan satu kali tunjangan hari raya. Kekurangan untuk Mei-Desember baru dialokasikan Bappeda pada perubahan APBD tahun 2022.
“Insyaallah November cair. Mekanisme penyaluran dilakukan secara rapel,” kata Wahid, Selasa (25/10).
Seharusnya, untuk kegiatan rutin dan wajib Bappeda memprioritaskan penganggaran di APBD supaya tidak ada keterlambatan pembayaran honorarium.
Wahid berharap pada tahun mendatang hal tersebut tidak terulang. Salah satu yang bersifat rutin seperti bantuan keuangan (BK) untuk jenjang TK/SD yang dialokasikan Pemprov Jatim sejak 2004.
“Mohon Bappeda mengalokasikan di APBD murni agar tidak terjadi keterlambatan honorarium GTT/PTT SMA/SMK yang sangat diharapkan para guru non-ASN ini," tuturnya.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih juga meminta honor GTT/PTT SMA/SMK diberikan selama 12 bulan secara penuh, tidak dipecah dengan perubahan. “Honor itu sangat dibutuhkan untuk biaya hidup dan operasional penunjang kinerja mereka," ucapnya.
Dia menyebutkan total anggaran yang akan dicairkan untuk honorarium GTT/PTT Rp 118.605.600.000 terhitung sejak Mei hingga Desember.
Hikmah memastikan pencairan honorarium GTT/PTT segera dicairkan, mengingat sudah ditelaah oleh Kemendagri. Untuk alokasi anggaran di tahun 2023 honor GTT/PTT, Hikmah menjabarkan sudah masuk dalam draf RAPBD dan teralokasikan selama 12 bulan penuh dengan besaran Rp208.623.600.000
“Kami mohon maaf kepada guru atas keterlambatan dan kekurangjelian kami mengontrol, padahal jauh-jauh hari sudah ngomong harus dipecah, minimal sepuluh bulan,” katanya.
Terpisah, Kepala Bappeda Jatim Mohammad Yasin mengeklaim alokasi anggaran untuk GTT/PTT SMA/SMk negeri sudah terealisasikan secara utuh, baik melalui APBD murni atau perubahan APBD 2022.
"Dialokasikan di murni (APBD) iya, kekurangannya dialokasikan di PAK. Silakan dicek ulang lagi," ujar Yasin. (jpnn/fajar)
