FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Muhammadiyah Sulawesi Selatan melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) bekerja sama dengan Majelis Pendidikan Kader (MPK) menggelar seminar dan konsolidasi ideologi politik dan organisasi (ideopolitor).
Pembukaan kegiatan tersebut saat ini tengah berlangsung di Hotel UIN Alauddin Makassar. Sesuai jadwal, seminar dan konsolidasi dimulai hari ini Rabu hingga Jumat, 26-28 Oktober 2022.
Ketua Panitia, Basti Tetteng, mengungkapkan, sejumlah pembicara dihadirkan pada kegiatan ini. Antara lain, Ketua PP Muhammadiyah Prof Dr Anwar Abbas, Titi Anggraini (Wakil Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah), Anggota DPR RI Ashabul Kahfi, Dr Ma'mun Murod (Rektor UMJ), dan sejumlah tokoh politik baik lokal mau pun nasional lainnya.
Basti Tetteng mengatakan, sejumlah isu politik akan dibahas dalam seminar ini. Terutama terkait langkah Muhammadiyah dalam menyongsong tahun politik yang mulai terasa hiruk pikuknya.
Ditanya terkait isu capres cawapres yang saat ini tengah jadi trending topik nasional, Basti Tetteng menjawab diplomatis. Menurutnya, isu capres tentu bukanlah hal tabu untuk dibahas. Konsolidasi memungkinkan untuk membahas kriteria capres agar diajukan ke Muktamar Muhammadiyah yang dijadwalkan berlangsung pada 18-20 November 2022, mendatang.
"Saya mendengar masukan terkait kriteria capres yang layak dipilih. Namun soal itu saya serahkan kepada forum. Bukan kami yang tentukan," kata Basti Tetteng yang juga dosen Psikologi UNM Makassar.
Kenapa penting, lanjutnya, figur capres itu harus baik dari segala kapasitas. Kita tidak ingin presiden itu hanya karena pencitraan. Masyarakat tidak boleh tidak peduli pada capres. Presiden itu menentukan masa depan bangsa. Presiden itu penting dilihat dari kapasitas, kepribadian, dan kompetensinya. Masyarakat mesti dicerdaskan.
