Seminar dan Konsolidasi Ideopolitor Muhammadiyah Sulsel Bakal Bahas Kriteria Capres Ideal

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Muhammadiyah Sulawesi Selatan melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) bekerja sama dengan Majelis Pendidikan Kader (MPK) menggelar seminar dan konsolidasi ideologi politik dan organisasi (ideopolitor).

Pembukaan kegiatan tersebut saat ini tengah berlangsung di Hotel UIN Alauddin Makassar. Sesuai jadwal, seminar dan konsolidasi dimulai hari ini Rabu hingga Jumat, 26-28 Oktober 2022.

Ketua Panitia, Basti Tetteng, mengungkapkan, sejumlah pembicara dihadirkan pada kegiatan ini. Antara lain, Ketua PP Muhammadiyah Prof Dr Anwar Abbas, Titi Anggraini (Wakil Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah), Anggota DPR RI Ashabul Kahfi, Dr Ma'mun Murod (Rektor UMJ), dan sejumlah tokoh politik baik lokal mau pun nasional lainnya.

Basti Tetteng mengatakan, sejumlah isu politik akan dibahas dalam seminar ini. Terutama terkait langkah Muhammadiyah dalam menyongsong tahun politik yang mulai terasa hiruk pikuknya.

Ditanya terkait isu capres cawapres yang saat ini tengah jadi trending topik nasional, Basti Tetteng menjawab diplomatis. Menurutnya, isu capres tentu bukanlah hal tabu untuk dibahas. Konsolidasi memungkinkan untuk membahas kriteria capres agar diajukan ke Muktamar Muhammadiyah yang dijadwalkan berlangsung pada 18-20 November 2022, mendatang.

"Saya mendengar masukan terkait kriteria capres yang layak dipilih. Namun soal itu saya serahkan kepada forum. Bukan kami yang tentukan," kata Basti Tetteng yang juga dosen Psikologi UNM Makassar.

Kenapa penting, lanjutnya, figur capres itu harus baik dari segala kapasitas. Kita tidak ingin presiden itu hanya karena pencitraan. Masyarakat tidak boleh tidak peduli pada capres. Presiden itu menentukan masa depan bangsa. Presiden itu penting dilihat dari kapasitas, kepribadian, dan kompetensinya. Masyarakat mesti dicerdaskan.

Mencerdaskan masyarakat juga tujuannya agar bisa bersikap kritis. Kritis dalam artian harus bisa menimbang kelebihan dan kelemahan calon.

Titi Anggraini menambahkan bahwa Muhammadiyah berkepentingan untuk mengawal penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu benar-benar berjalan kredibel dan berintegritas. Menolak politik adu domba, pecah belah, apalagi transaksional koruptif.

"Semua yang terlibat harus dipastikan memegang teguh komitmen dan nilai-nilai demokrasi yang humanis dan berkeadaban. Tidak memaksakan kehendak apalagi memonopoli pemilu hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Pemilu harus jadi instrumen pemersatu bangsa," pungkasnya.

Sementara itu, salah seorang tim perumus rekomendasi kegiatan, Luhur Andi Prianto, mengungkapkan bahwa sikap Muhammadiyah soal politik pemilu sudah jelas.

Sebagai pilar penting masyarakat sipil di Indonesia, persyarikatan Muhammadiyah tidak terjebak pada dukung-mendukung capres maupun partai politik.

Dengan tetap merujuk pada Khittah Ujungpandang 1971 dan Khittah Denpasar 2002, Muhammadiyah konsisten menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik.

"Muhammadiyah hanya mendorong agar politik demokrasi tidak menimbulkan fragmentasi sosial politik bangsa," kata Wakil Dekan 1 FISIP Unismuh Makassar ini.

Dengan sumberdaya politik yang tersedia, Muhammadiyah perlu memberikan panduan tentang sikap dan orientasi politik elit, kader, dan simpatisannya.

Termasuk pada posisi nilai dan kriteria Capres dan Cawapres, yang sejalan dengan agenda kemajuan bangsa serta misi persyarikatan.

"Dengan demikian, konsolidasi ideologi politik dan organisasi memang perlu dilakukan," tutup dosen yang dikenal sebagai pengamat politik dan pemerintahan ini. (sam/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan