Dia juga mengatakan bahwa kenaikan harga BBM ini juga pasti berdampak kepada kondisi ekonomi masyarakat kecil. Khususnya berdampak kepada daya beli. “Memang masalah kenaikan BBM ini tentu yang paling berdampak itu adalah ekonomi masyarakat kecil karena secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap daya beli,” imbuh Davis.
Davis menjelaskan bahwa BLT merupakan social safety net atau jaring pengaman sementara. BLT bisa dipakai untuk menyelamatkan mereka yang terdampak. BLT ini nantinya akan membantu memulihkan daya beli masyarakat.
Dia pun mengatakan bahwa dalam hal ini peran DPR bukan sekadar pembuat kebijakan. DPR, kata Davis juga memiliki fungsi pengawasan dalam penyaluran BLT dan hal ini sudah dijalankan sebagaimana mestinya.
“DPR itu tidak hanya sebagai sebatas berfungsi sebagai pembuat kebijakan atau tapi juga pengawasan dan juga kontrol terhadap anggaran yang sering terjadi adalah masalah pengawasan pengawasan anggaran bantuan BLT itu menjadi problem dari waktu ke waktu dari zamannya,” ungkapnya.
Menurutnya dalam hal ini, DPR sudah dan sedang terus menjalankan perannya untuk memastikan pengawasan dilakukan dari tingkat pusat hingga daerah. Memang inilah yang perlu diperjuangkan oleh DPR.
“Tinggal bagaimana mendukung kebijakan-kebijakan bantuan ini. Dan yang penting ialah bagaimana tingkat pengawasan yang dilakukan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah bahkan sampai tingkat lokal itu yang diperjuangkan,” tambahnya.
Dirinya juga menjelaskan bahwa BBM merupakan alat produksi yang mempengaruhi ongkos produksi. Hal inilah yang membuat harga komoditas naik. Akibatnya barang tak laku di pasar sehingga membuat perekonomian tidak bertumbuh. Yang paling terdampak kondisi ini pun ialah para pedagang kecil.
