FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Demo di Balaikota Makassar, Jalan Ahmad Yani nyaris ricuh dengan pihak aparat kepolisian.
Hal itu terjadi ketika massa hendak membakar ban di jalanan dan aparat mencoba menghalangi.
Salah satu orator pun berteriak agar mereka dibiarkan membakar karena itu merupakan bentuk kemarahan rakyat.
Menurutnya, itu bukanlah anarkis. Malah dia menyindir soal polisi sampah yang sempat menuai sorotan beberapa waktu lalu.
“Biarkan mereka membakar. Itu adalah wujud kemarahan rakyat. Rakyat lagi marah. Mereka hanya bakar ban bukan anarkis. Kalau dikatai polisi sampah, tidak marah,” ucapnya.
Diketahui, polisi sampah sempat viral ketika Wali Kota Makassar Danny Pomanto ingin membentuk tim dalam mengawasi kebersihan.
Namun, belakang tim tersebut diberi nama Pakandatto (PAsuKAN peninDAkan anTi koTOr).
Ketua Aliansi eks RT/RW Bersatu Kota Makassar, Samsir Saeni mengatakan, ada empat tuntutan aksi kali ini.
Diantaranya, menuntut pemerintah kota Makassar segera menggelar pemilihan Ketua RT/RW dengan tehnis penyelenggaraan konvensional dan membatalkan sistem atau mekanisme pemilihan RT/RW dengan sistem e-voting.
“Segera Melaksanakan Pemilihan RT/RW dengan tehnis penyelenggaraan konvensional dan membatalkan system atau mekanisme pemilihan RT/RT menggunakan sistem sistem e-Voting,” ucapnya dalam keterangannya.
Kemudian, meminta Wali Kota Makassar untuk mengikutsertakan tenaga Honorer yang sudah mengabdi bertahuntahun dalam pendataan Non ASN.
Ketiga, menolak Laskar Pelangi karena dinilai bertentangan dengan Surat Edaran Menpan RB No. B/1511/M.SM.01.00/2022 tentang Pendataan Honorer Non ASN Instansi Pusat dan Daerah.
