Lokataru Sebut Percepatan Pemberantasan Mafia Tanah Terkendala Internal BPN

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Lokataru Foundation, lembaga non-pemerintah menyebut upaya percepatan pemberantasan mafia tanah yang dilakukan selama ini belum maksimal dilakukan. Area prioritas praktik mafia tanah bahkan belum sepenuhnya tersentuh.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Iwan Nurdin menjelaskan area prioritas praktik mafia tanah itu antara lain kawasan yang menjadi lokasi pengembangan kota, kawasan industri, dan proyek strategis nasional (PSN).

”Disitu jadi tempat berkumpul (mafia tanah, Red),” kata Iwan dalam diskusi bertajuk Mempercepat Pemberantasan Mafia Tanah yang digelar secara virtual, Kamis (3/11/2022).

Iwan menduga ada beberapa kendala yang membuat percepatan pemberantasan mafia tanah belum maksimal. Salah satunya, masalah sistemik di internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri.

Menurut Iwan tak sedikit oknum pejabat dan pegawai ATR/BPN yang menjadi bagian mafia tanah. Dia mencontohkan kasus sengketa lahan di Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur yang menyeret mantan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi DKI Jakarta Jaya.

Saat ini, Jaya tengah menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dia menjadi terdakwa kasus dugaan pemalsuan dokumen atau pelanggaran terhadap Pasal 263 KUHP.

”Lucunya, (di kasus Cakung, Red) mafia tanah dinarasikan sebagai korban mafia tanah,” ujarnya.

Iwan menyebut pemalsuan dokumen merupakan salah satu modus operandi dari praktik mafia tanah. Selain itu, ada modus lainnya, seperti mengganggu pemilik tanah dengan cara menutup jalan, membangun pagar di sekitar wilayah tanah hingga pengerahan preman.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan