Sudah Jadul, DPR Bakal Revisi UU Penerbangan Tahun Depan

  • Bagikan
Hamka B Kady dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Kepala BMKG dan Kepala BNPP (Basarnas), Senin (21/3/2022).

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- PT Sriwijaya Air kini berstatus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara, dikabulkan selama 45 hari.

PKPU sementara menjadi salah satu langkah dalam gugatan pailit.

Kondisi maskapai Sriwijaya Air ini menjadi perhatian Komisi V DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri Plt Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto, Ketua Sub-Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT Nurcahyo Utomo, dan Dirut Sriwijaya Air Anthony Raimond Tampubolon, Kamis 3 November 2022.

Anggota Komisi V DPR, Hamka B Kady mempertanyakan kejelasan kondisi Sriwijaya Air sesungguhnya. Apakah masih layak berbisnis penerbangan atau tidak. Atau keuangannya masih sehat atau kritis.

"Coba dimapping industri penerbangan kita saat ini sudah sampai sejauh mana sih sebenarnya? Sehat apa nggak? Sriwijaya sisa berapa pesawatnya? Masih layak berbisnis penerbangan atau tidak? Sudah berapa tahun pesawatnya? Ini yang saya harapkan untuk dievaluasi secara aksi korporasi," kata Hamka B Kady dilansir dari YouTube resmi DPR.

Salah satu putusan pengadilan niaga di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berbunyi, menerima dan mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU (SUGIANTO) untuk seluruhnya.

PKPU sementara itu dikabulkan selama 45 hari, terhitung sejak putusan aquo diucapkan kepada termohon PKPU, yakni PT Sriwijaya Air dengan segala akibat hukumnya.

Hamka B Kady meminta pemerintah, pihak Sriwijaya Air dan kreditur untuk duduk bersama mencari solusi terbaik dari permasalahan ini.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan