Selanjutnya meningkatkan pengawasan pada operasional jasa pelabuhan supaya mafia-mafia pada operasional pelabuhan yang melakukan pungli, suap, korupsi di kawasan pelabuhan sudah tidak ada lagi.
Lebih lanjut Luhut mendorong peningkatan layanan hingga pengawasan itu bisa terhubung dengan sistem Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan semua pihak bisa saling mengawasi satu sama lain. Kemudian, yang penting juga bisa menurunkan biaya logistik.
"Menurunkan biaya logistik nasional, seiring dengan itu saya berharap semua pelabuhan-pelabuhan kita dapat lebih tanggap, bahwa kita maupun di kawasan Asia ini kalau kita semua bekerjasama dengan tekad yang sama pasti kita bisa wujudkan Indonesia negara hebat," jelasnya.
Dalam meningkatkan pelayanan di pelabuhan, pihaknya bersama Kementerian/Lembaga lainnya telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi. Pertama untuk penyelarasan regulasi tentang layanan jasa kepelabuhan yang selaras antara kewenangan pusat dan daerah.
"Kedua, peralatan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan yang dilakukan dengan perbaikan regulasi tentang tata kelola mengatur perlindungan tenaga kerja bongkar muat dan tarif jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku," ungkapnya.
"Untuk itu kita perlu kerjasama dari semua pihak pertama Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Koperasi yang nantinya akan melakukan pengawasan di lapangan," lanjutnya.
Terakhir, perbaikan birokrasi penilaian pelayanan kepelabuhanan mencakup pembentukan mekanisme koordinasi CIQP yang terdiri dari Custom (Bea dan Cukai), Immigration (Imigrasi) dan Quarrantine (Karantina), serta Port master (Syahbandar).
