DPR Ingatkan Gojek, Grab hingga Maxim Jangan Eksploitasi Pengemudi Ojol!

  • Bagikan
Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady (foto: ist)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady mengingatkan para aplikator penyedia layanan ojek online untuk tahu diri bahwa mereka bukan perusahaan transportasi.

"Ya semacam mak comblang gitu loh atau yang mempertemukan antara pihak yang mau naik kendaraan dengan pengemudi. Mohon maaf jika saya katakan seperti itu. Hanya dibumbuhi kalimat-kalimat yang keren sebagai aplikator padahal mempertemukan antara pembeli dan penjual," ujar Hamka B Kady dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama para aplikator ojek online, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/11/2022).

Oleh karena itu Hamka meminta pihak aplikator untuk taat azas dan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Salah satunya soal penetapan batas biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15 persen yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022.

Hal tersebut mengatur tarif ojek online yang di dalamnya terdapat pedoman penetapan batas tarif atas dan tarif bawah ojek online dan sistem zonasi yang masih berlaku yaitu tiga zonasi.

Batas tarif atas dan tarif bawah yang dimaksud adalah Kemenhub memberikan rincian komponen biaya pembentuk tarif yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung.

Biaya Langsung merupakan biaya yang dikeluarkan oleh mitra pengemudi dan sudah termasuk profit mitra pengemudi. Sedangkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi, maksimal 15 persen.

Hamka meminta rincian komponen biaya pembentuk tarif yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung itu dipatuhi oleh aplikator penyedia layanan ojek online.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan