FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Anak buah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yakni Kepala Subdirektorat Wilayah Jawa dan Bali, Kementerian Investasi RI, Gatot Subyargo Wijayadi mengkritik program Japparate (pedestarian layang) yang dicanangkan Wali Kota Makassar Danny Pomanto.
Dia mempertanyakan perda terkait proyek yang akan dilelang pada Desember mendatang tersebut.
Pembangunan harus sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan UU Cipta Kerja.
“Apakah jalananya sama dengan jalanan yang RTRW bapak pakai? Saya tidak tahu bapak punya perda atau tidak. Sampai kapan bapak membuat perdanya. Saya sih cek barusan belum ada,” ucap Gatot-sapaannya dalam acara South Sulawesi Investment Challenge (SSIC), di Hotel The Rinra, Rabu, (9/11/2022).
Selain itu, dia mengatakan, 30 persen dari proyek harus disediakan gratis. Bukan hanya itu saja, SDM harus siap dalam pengelolaannya.
“Dinas Ketenagakerjaan harus siapkan tenaga kerja lokal,” imbuhnya
Sementara itu, Wali Kota Makassar Danny Pomanto menegaskan bahwa ia tak mungkin melewati tahapan yang ada.
“Sudah, kemarin sudah ada jawaban fraksi mengenai Rippda (Rencana induk pengembangan pariwisata daerah). Kalau tata ruang jelas, kan dia bilang tadi tentang kawasan, di ripda itu diatur tentang kawasan pariwisata nasional,” jelas Danny kepada wartawan.
Diketahui, Japparate merupakan jalur pedestarian layang yang akan dibangun mulai dari Benteng Rotterdam hingga ke Mal Pipo. Sekira 3,5 kilo meter (KM), lebar 6 meter, tinggi hingga 4,1 meter. (selfi/fajar)
