FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik lingkup Sulsel lamban. Realisasi baru Rp2,27 triliun atau 65,79 persen dari pagu Rp3,45 triliun.
Angka itu berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPa) Sulsel per Kamis, 10 November. Realisasi tersebut lebih cepat dari tahun lalu yang hanya mencapai 59,68 persen. Untuk nilai pagu yang sama Rp3,45 triliun.
Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Wahyu Harmono, mengatakan untuk realisasi tahun 2022 masih belum bisa dipastikan maksimal. Tetapi, untuk DAK fisik bertahap, penyaluran tahap II telah dilakukan 100 persen.
"Namun demikian beberapa bidang untuk jenis penyaluran sekaligus dengan rekomendasi K/L, beberapa daerah memang belum terealisasi karena masih dalam pengerjaan pengadaan barang/jasa. Terutama pada bidang kesehatan dan Keluarga Berencana untuk pengadaan alat kesehatan," ujarnya kepada FAJAR, Kamis, 10 November.
Penyaluran tertinggi oleh Pemkot Palopo, yaitu 87,88 persen dari nilai kontrak, disusul Luwu Utara (82,49 persen), dan Luwu (79,77 persen). Sedangkan penyaluran paling rendah pada Pemkot Makassar yang hanya mampu tersalurkan 49,45 persen dari nilai kontrak.
Masalah Klasik
Pengamat Tata Pemerintahan Unhas Prof Aminuddin Ilmar mengatakan lambatnya realisasi DAK fisik merupakan masalah klasik. Hambatan itu pasti lagi-lagi pada pelaksanaan kegiatan, sebab kegiatan di DAK sudah diusulkan tahun sebelumnya.
"Di mana APBD tahun selanjutnya untuk daerah belum dibahas. Di sinilah biasa tidak ketemunya program, akhirnya sulit dijalankan daerah," katanya.
Selain itu, yang paling bermasalah adalah dari proses tender. Pagu anggaran tidak sesuai dengan kenyataan yang dibutuhkan sehingga sulit ada yang ingin ikut lelang. Inti dari DAK tidak terealisasi karena minim pengawalan.
Juga tidak menjadi perhatian, baik dari provinsi maupun di kabupaten dan kota. "Padahal selalu yang bermasalah adalah kesalahan berulang, seharusnya ada tahapan dan evaluasi. Untuk itu harus ada pengawalan khusus dari dewan," katanya.
Seharusnya daerah memprioritaskan DAK lebih ke proyek fisik yang menyentuh langsung pengentasan kemiskinan. Selain itu, bisa juga ke pariwisata. Sehingga, ketika ada perencanaan baru di daerah, tetap bisa searah karena segmen ini menjadi intervensi langsung pusat yang harus diprogramkan daerah.
Pengaruhi Ketenagakerjaan
Analis ekonomi publik Universitas Hasanuddin (Unhas) Anas Iswanto Anwar mengutarakan bahwa realisasi penyertaan anggaran salah satu DAK itu sangat berpengaruh ke ekonomi publik. "Khususnya di tenaga kerja dan ritel," ujarnya.
"Juga nilai peredaran uang akan tetap meningkat, sehingga daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Sehingga berdampak baik ke pertumbuhan ekonomi suatu daerah," katanya.
Oleh karena itu, DAK fisik jangan dianggap biasa saja. Misalnya tiba masa tiba akal dalam realisasinya. Terlebih, tenaga kerja paruh waktu perlu perhatian, itu jika merujuk pada data BPS Sulsel, per Oktober 2022.
Persentase setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan, masing-masing sebesar 1,19 persen poin dan 2,73 persen poin dibandingkan Agustus 2021.
Sebanyak 1.586.772 orang (36,45 persen) bekerja pada kegiatan formal, turun 0,31 persen poin dibanding Agustus 2021.
Meski secara keseluruhan, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 4.559.375 orang, naik 146.593 orang dibanding Agustus 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 1,45 persen poin.
Penduduk yang bekerja sebanyak 4.353.650 orang, naik sebanyak 193.217 orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang memiliki penyerapan tenaga kerja terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (120.284 orang).
Sedangkan sektor transportasi dan pergudangan, serta jasa lainnya masing-masing menyerap 35.025 orang dan 23.930 orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 4,51 persen, turun sebesar 1,21 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. (sal-an/zuk-dir/fajar)
