FAJAR.CO.ID, MAKASSAR--Pusat telah melantik tiga penjabat gubernur di Papua. Sulsel akan memiliki peran penting di daerah otonom baru (DOB) itu.
Sejak dahulu, warga asal Sulsel telah ambil bagian dalam pembangunan Papua. Bahkan hingga Papua dimekarkan lagi dengan lahirnya Provinsi Papua Barat.
Kemarin, secara resmi tiga provinsi baru telah resmi memiliki penjabat gubernur yang dilantik Mendagri Tito Karnavian. Masing-masing Apolo Safanpo (Papua Selatan), Ribka Haluk (Papua Tengah), dan Nikolaus Kondomo (Papua Pegunungan).
Sulsel dinilai akan punya andil besar untuk pertanian, perdagangan, politik, dan sumber daya manusia (SDM) di tiga provinsi baru itu. Hal itu dilihat dari topologi wilayah yang telah dimekarkan.
Untuk sektor pertanian, Sulsel akan berperan besar di Papua Selatan, yaitu Kabupaten Merauke. Sudah ada penelitian tentang hal itu. Termasuk memetakan kondisi lahan.
"Topologi untuk Merauke, itu daratannya datar sekali," ujar Kepala Pusat Sustainable Development Goals (SDGs), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Hasanuddin (Unhas), Muhammad Yusri Zamhuri, Jumat, 11 November.
Dengan begitu, Papua Selatan bisa menjadi lumbung padi nasional. Pada masa depan, Merauke bisa saja menjadi pesaing Sulsel untuk menjadi lumbung pangan di Indonesia timur. Hanya saja, Merauke pasti akan sulit lepas dari Sulsel.
"Sebab, jika kita merujuk dari sumbardaya pertanian yang ada di Papua saat ini dominan dari Bugis-Makassar, Toraja, dan Buton," imbuh dosen Ilmu Ekonomi Unhas itu.
Konsekuensinya, pengembangan sektor pertanian di wilayah baru akan tetap bergantung pada SDM Sulsel. Orang-orang dari Sulawesi sudah tahu situsi riil di sana.
"(Orang Sulsel) punya peran besar untuk perekonomian Papua, baik dari segi perdagangan maupun aktivitas alam lainnya," ucapnya.
Oleh karena itu, pemekaran memang akan menjadi benang merah perkembangan suatu wilayah. Terutama dalam hal perekonomian yang bisa menyejahterakan warga. Poin pentingnya bagi Sulsel sebagai gerbang kawasan timur Indonesia (KTI) adalah suplai.
Wilayah baru akan butuh keterkaitan dengan wilayah lain, utamanya dari Sulsel. Kedekatan dari segi kultur, justru bisa menguatkan wilayah ini. Apalagi, telah lama warga Sulsel membangun kemitraan di Papua. Peran SDM asal Sulsel juga signifikan.
"Penyerapan ketenagakerjaan pasti akan sangat meningkat. Dengan melihat kondisi di Papua saat ini, otomatis sistem kedekatan wilayah yang akan mendominasi, terlebih kalau sudah ada keluarganya menetap di sana," katanya.
Selain itu, pola-pola transmigrasi dalam mendukung percepatan pembangunan pasti akan membutuhkan SDM yang besar. Pola ini akan menjamin, apalagi jika pemerintah setempat melakukan pengawalan yang baik, sehingga pengangguran bisa teratasi.
Butuh ASN
Pemprov Sulsel juga menegaskan siap membantu jika dibutuhkan di empat wilayah baru di Papua. ASN Sulsel bisa diutus dan terlibat dalam pembangunan pemekaran wilayah baru di Papua.
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Imran Jauzi mengatakan potensi itu bisa saja ada. Jika ada arahan untuk Sulsel sebagai salah satu penyumbang ASN ke sana, pemprov akan mempersiapkan itu.
"Prinsipnya, kan, ASN Pemprov itu tentu mengikut. Jika ada kebijakan pusat, maka itu dimungkinkan sekali ada perpindahan," kata Imran.
Meski begitu, pemindahan ASN itu tidak mudah karena harus dipastikan banyak hal. Seperti perumahan yang ditempati, fasilitas yang diberikan, dan sebagainya.
Makanya beberapa bulan lalu, ada wacana bahwa tahun ini dan tahun depan alumni IPDN lebih banyak diarahkan ke sana. Apalagi, selama ini memang tamatan IPDN sendiri ada yang kembali ke daerahnya bahkan ada yang ditempatkan di sana meski bukan daerah asalnya.
"Harus ada insentif di situ. Kalau tidak, kan, susah juga harus dikandang paksa-ki. Yang mungkin juga dibuka seperti lelang jabatan secara nasional, atau ada penawaran ke sana dengan tunjangan yang tinggi, misalnya, dan sebagainya. Intinya harus memberikan daya tarik," ujarnya.
Sebenarnya, biasanya perekrutan diambil dari wilayah asal. Jika ada pemekaran, secara otomatis ASN di kecamatan biasanya bergerak menjadi ASN di tingkat kabupaten.
"Seperti ada pembentukan provinsi yang mana ada tiga kabupaten maka pasti diambil dari situ, sambil diambil juga dari provinsi induknya yang dinamakan sebagai perpindahan P3D; Personel, Pembiayaan, Peralatan, dan Dokumen. Sisa ditambah ASN-ASN lagi sebagai perangkat dalam kelembagaan utama di daerah," ungkap Imran.
Ada Peluang
Pengamat Politik dan Pemerintahan Unhas Lukman Irwan mengatakan salah satu sumpah ASN ketika mengemban amanah sebagai ASN di dalamnya mensyaratkan mereka siap ditempatkan di mana saja sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.
Artinya setiap ASN harus siap ditempatkan ke mana saja ditugaskan. Termasuk di wilayah seperti Papua. Pun perihal, kemungkinan ASN Sulsel menjadi salah satu bagian dari perekrutan ASN ini, dapat dilakukan dari Pemprov Sulsel hingga langsung dari Kementerian.
Di samping, untuk mempercepat struktur organisasi, pasti ada percepatan dengan perekrutan ASN andal. Tak terkecuali dari luar provinsi itu. "Makanya salah satu caranya ialah distribusi ASN, bagi mereka yang punya kecakapan, maka sangat tepat membantu empat provinsi ini," ucapnya.
Apalagi tahun depan hingga 2024 pemerintahan persiapan dalam pemilihan legislatif dan juga presiden. Pemerintah pasti bekerja cepat untuk running persiapan ke sana.
"Bisa saja dari Sulsel, atau mereka yang di sana. Apalagi, dari sisi konteks budaya, banyak etnis Bugis-Makassar yang bermukim di wilayah sana. Itu sebagai pertimbangan dari pusat bahwa salah satu kelompok ASN yang men-drive dan membantu provinsi pemekaran baru ini," ungkap Lukman.
Hanya, hal yang terpenting ialah bagaimana masyarakat Papua bisa merasakan pembentukan provinsi ini. Termasuk ASN yang ada di lingkup pemerintahan Papua dan Papua Barat.
Juga khususnya bagi mereka yang berada di wilayah kabupaten di lima provinsi itu; ada redistribusi ASN untuk membangun wilayah yang ada di sana. Apalagi di beberapa wilayah jumlah ASN lebih dari cukup sehingga pusat dipastikan melakukan distribusi.
"Intinya motivasi pemekaran ini pastinya pemerataan pembangunan, kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi sehingga itu yang menjadi pertimbangan mendasar," tuturnya. (sal-bus/zuk-dir/fajar)
