FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Teka-teki Presiden selanjutnya selalu membuat penasaran publik, terlebih ketika Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, jika selanjutnya masih dipimpin orang Jawa.
Guru Besar Emritus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof M Qasim Mathar juga mengatakan hal senada, orang Non Jawa mustahil menjadi Presiden.
Hal tersebut, diungkap Prof Qasim Mathar saat hadir pada dialog bertajuk "Memilih Damai, Masihkah berlaku The Iron Law Of Indonesia Politics", di Aula Prof. Syukur Abdullah FISIP Unhas, Senin (14/11/2022).
Guru Besar UIN Alauddin itu menegaskan, Politisi sekarang tidak pernah jenuh walaupun pindah Partai dan loncat pagar sekalipun.
"Menurut saya, tokoh bukan jawa mustahil menjadi Presiden RI," ujar Prof M Qasim Mathar.
Prof Qasim menambahkan, isu dugaan The Iron Law Of Indonesia Politics "Jawa adalah kunci pada pemilu 2024", sudah menjadi tradisi dalam setiap Pimpres.
"Isu-isu itu semua berulang di setiap periode. bukan hal baru. Itu semua jualan Politisi," pungkasnya.
Tambahnya, saat ini Indonesia belum memiliki aturan atau undang-undang penduduk yang memaksa rakyat untuk memilih yang paling ideal.
"Presiden terpilih tidak otomatis dia yang terbaik. Karena kita belum punya aturan undang-undang penduduk, yang memaksa rakyat kita dan bangsa kita, orang yang paling ideal yang terpilih," jelasnya.
"Menurut saya apa yang kita katakan politik nasional sekarang, itu bukan. Tapi politik orang jakarta. Bukan politik orang jawa," sambung dia.
Lebih lanjut, Prof Qasim menuturkan tokoh yang bukan dari Jawa, mustahil menjadi Presiden RI. Anehnya, sejauh ini Presiden RI dari Suku jawa selalu saja di jatuhkan sesama sukunya.
"Tokoh bukan jawa, mustahil menjadi presiden atau disebut haram. Haruskah jawa lagi presiden 2024? Jawaban saya bukan harus lagi tapi wajib," tegasnya.
Lanjutnya, polarisasi politik akan terus ada di setiap Pemilu, lantaran Capres yang menang adalah didukung oleh kekuatan duit oligarki.
"Jadi menurut saya polarisasi itu akan terus terjadi. Bukan berkurang. Mungkin masih akan tetap kencang. Maka itu presiden 2024 harus jawa. Wajib jawa, polarisasi akan terus kencang, capres yang menang adalah yang di dukung oleh kekuatan duit oligarki. pengalaman kita dalam pemilu seperti itu. Pasti ada oligarki. Karena royalitas politik yang sekarang," pungkasnya.
(Muhsin/fajar)
