Sehingga, dalam konteks tersebut, peneliti Pusat Kajian Politik UI itu mengatakan bicara politik elektoral, Jawa sebagai pulau seperti dalam satu kolam yang ikannya banyak.
"Dalam konteks itu, orang pertama kali berpikir pada politik elektoral itu, memancing ikan di kolam. Karena kepadatan dan populasi orang disana (Jawa)," jelasnya.
Sementara, jika dilihat dalam konteks teknis dan kultur, The Iron Law Of Indonesia Politics justru berbeda.
"Nah kalau kita berbicara dalam konteks teknis dan kultur itu hal yang berbeda. Jadi memang kita melalui 4 kali pemilu tidak bisa menjadikan data statistik. Bahwa ini adalah the iron law of indonesia politics. Jadi tidak bisa dikatakan dengan rumus itu. Karena bukan Jawa kemudian tidak menang," tandasnya.
Menurut Hasan Nasbi, dugaan The Iron Law Of Indonesia Politics terlalu cepat disimpulkan. Apalagi, kata dia masalah didalam politik adalah orang berpikir praktis jangka pendek.
"Menurut saya terlalu cepat dikatakan begitu. Masalah di dalam politik adalah orang berpikir praktis jangka pendek. Dari pada kita habis tenaga, habis uang, jadi kita menyerah saja dengan faktor ini. Kalaupun maju kita jadi nomor dua saja," lanjutnya.
Lebih lanjut, Founder lembaga survei Cyrus Network itu mengungkapkan dugaan ini, bisa dipatahkan jika ada orang non jawa maju dalam Capres 2024 mendatang.
"Menurut saya ke depan, kalau ini ingin di tumbangkan teori itu, harus ada yang berani coba. Karena kalau tidak ada yang berani coba, maka teori ini akan betulan terjadi. Karena kita tidak berani mematahkan itu," pungkas dia.
