Sejarah Baru Politik Malaysia, Raja Berpeluang Gunakan Hak Konstitusi

  • Bagikan
Talik ulur penentuan Perdana Menteri Malaysia

FAJAR.CO.ID, KUALA LUMPUR-- Ini sejarah baru politik Malaysia. Siapa pun yang menjadi Perdana Menteri (PM).

Untuk pertama kali, masa penentuan PM harus diperpanjang sehari. Jika Anwar Ibrahim (AI) naik menduduki kursi panas itu, juga mencetak sejarah. Telah lama berjuang, yakni 25 tahun, namun baru kali ini berhasil.

Jika Muhyiddin Yassin (MY) yang mendapat mandat, dia juga mencetak sejarah. Dia menambah daftar panjang keturunan Sulsel (Bugis-Makassar) menjadi penguasa di negeri jiran itu.

Sebenarnya, Anwar Ibrahim pun memiliki kedekatan dengan Sulsel, dan secara umum Indonesia. Pada 2018, AI secara khusus menemui tokoh Sulsel, HM Jusuf Kalla (JK) di Jakarta. Kala itu, JK Masih menjabat wakil presiden RI.

Hingga Senin, 21 November, tak ada koalisi yang mampu mencukupkan dukungan parlemen. Baik kubu AI maupun MY.

Pakatan Harapan (PH) yang mengusung AI dan Perikatan Nasional PN yang mengusung MY masih membutuhkan tambahan kursi untuk mencapai minimal 112 kursi dukungan parlemen. Situasi ini pemilihan "terumit" yang dialami Malaysia.

Bagi Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (HI) Universitas Fajar (Unifa), Andi Meganingratna, peluang besar lebih dimiliki MY. Alasannya, politik di Malaysia masih kental dengan sentimen identitas.

Memang, hasil pemilu memunculkan ketidakpastian politik karena tidak ada satupun partai yang menang mayoritas meraih 112 kursi dari 222 kursi di parlemen. Karena itulah terjadi saling klaim MY vs AI.

Poin krusial pemilu kali ini, rakyat menginginkan sesuatu yang baru. Hal itu terlihat dari perolehan kursi. PH mendapat 83 kursi, PN 73, dan Barisan Nasional (BN alias Barnas) 30 kursi.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan